Soal UU Perlindungan Data Pribadi Fintech, Ini Kata OJK

Kompas.com - 27/08/2019, 18:11 WIB
Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono dalam konferensi pers Traveloka di Jakarta, Selasa (27/8/2019). KOMPAS.COM/FIKA NURUL ULYAKepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono dalam konferensi pers Traveloka di Jakarta, Selasa (27/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) mengatakan pihaknya hanya bisa memantau alias wait and see terkait Undang-Undang perlindungan data pribadi teknologi finansial (tekfin/ fintech).

Pasalnya, peraturan data pribadi berada dalam wewenang dan otoritas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), bukan OJK. Pun yang mengajukannya menjadi Undang-Undang (UU) haruslah pemerintah atau parlemen.

"Posisi OJK saat ini adalah wait and see. Sebetulnya otoritas dari data pribadi itu ada di Kominfo. Jadi OJK bukan otoritas yang bisa mengajukan hal tersebut," kata Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono, di Jakarta, Selasa (27/8/2019). 

Namun menurut Triyono, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mesti terus dikejar.

Baca juga: Perlukah Undang-undang Perlindungan Data Pribadi? Ini Kata Asosiasi Fintech Indonesia

Sebab kemunculan fintech semakin marak dan digunakan oleh berbagai bisnis di Indonesia.

"Peraturan ini belum ada, padahal sangat penting karena digunakan oleh bisnis yang ada di Indonesia. Jadi memprioritaskan ini menjadi sebuah agenda yang sangat penting untuk diajukan," ungkap Triyono.

Adapun saat ini, perkembangan peraturan data pribadi masih berbentuk Peraturan Menteri (Permen) Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Sementara terkait fintech, OJK telah mengaturkan dalam POJK Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital, POJK Nomor  77 Tahun 2016 Tentang Peer to Peer Lending, POJK Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Equity Crowdfunding, dan POJK Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Digital Banking.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

Smartpreneur
November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

Rilis
Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Whats New
Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Smartpreneur
Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Earn Smart
[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

Whats New
Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Whats New
Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Work Smart
Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Whats New
Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Whats New
Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Whats New
Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Spend Smart
Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Whats New
Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X