Kompas.com - 28/08/2019, 16:26 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan Kompas.com/ Luthfia Ayu AzanellaIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan untuk menaikkan besaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan, aturan mengenai kenaikan besaran iuran bakal dituangkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres).

"Ini sudah kita naikkan, segera akan keluar Perpresnya. Hitungannya seperti yang disampaikan Ibu Menteri pada saat di DPR itu," ujar Mardiasmo di Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.

Baca juga: Naikkan Iuran, Solusi Sri Mulyani Tambal Defisit BPJS Kesehatan

Kemudian untuk peserta JKN kelas II harus membayar iuran Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000. Sementara, peserta kelas mandiri III dinaikkan Rp 16.500 dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp 42.000 per peserta.

Artinya, besaran kenaikan iuran tersebut mencapai 100 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI), besaran iurannya naik jadi Rp 42.000 dari yang sebelumnya Rp 23.000.

Mardiasmo mengatakan, kenaikan besaran iuran tersebut bakal bisa menutup defisit BPJS Kesehatan yang mencapai Rp 32,8 triliun.

Namun, lembaga tersebut secara bersamaan juga harus melakukan perbaikan terhadap sistem yang telah direkomendasikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Walaupun dengan penerapan good governance, BPJS Kesehatan baru akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 5 triliun.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BCA Kembali Gelar KPR BCA ONLINEXPO, Simak Keuntungan dan Syaratnya

BCA Kembali Gelar KPR BCA ONLINEXPO, Simak Keuntungan dan Syaratnya

BrandzView
Penumpang KRL Melonjak, KAI Commuter Tegaskan Masih Ada Pembatasan

Penumpang KRL Melonjak, KAI Commuter Tegaskan Masih Ada Pembatasan

Whats New
Mengapa Tapering Bank Sentral AS Diwaspadai Banyak Negara?

Mengapa Tapering Bank Sentral AS Diwaspadai Banyak Negara?

Whats New
Investasi Ratusan Triliun untuk Mobil Listrik akan Datang ke Indonesia

Investasi Ratusan Triliun untuk Mobil Listrik akan Datang ke Indonesia

Whats New
Di Tengah Pandemi, Industri Furnitur Lokal Perluas Jangkauan Produk

Di Tengah Pandemi, Industri Furnitur Lokal Perluas Jangkauan Produk

Rilis
Kewirausahaan Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Ciri-cirinya

Kewirausahaan Adalah: Pengertian, Tujuan, dan Ciri-cirinya

Whats New
Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Awal Pekan, Net Sell Asing Rp 361,47 Miliar

Rupiah dan IHSG Ditutup Melemah di Awal Pekan, Net Sell Asing Rp 361,47 Miliar

Whats New
Kemenkop UKM Siapkan Skema Baru Pencairan BLT untuk UMKM

Kemenkop UKM Siapkan Skema Baru Pencairan BLT untuk UMKM

Whats New
Ada Gangguan Jaringan Internet Telkom, BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS

Ada Gangguan Jaringan Internet Telkom, BKN Jadwal Ulang Pelaksanaan SKD CPNS

Whats New
Coba Penerbangan Perdana Super Air Jet Jakarta-Palembang, Seperti Apa Rasanya?

Coba Penerbangan Perdana Super Air Jet Jakarta-Palembang, Seperti Apa Rasanya?

Whats New
Bank Mandiri Bakal Terbitkan Kartu Kredit Khusus UKM

Bank Mandiri Bakal Terbitkan Kartu Kredit Khusus UKM

Rilis
Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Banggar DPR Usulkan 40 Persen DAK Fisik Dialokasikan untuk Anggaran Ketahanan Pangan

Whats New
Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Target Banggar DPR: 3 Tahun ke Depan Indonesia Bisa Swasembada Beras hingga Daging

Whats New
Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Kementerian ATR/BPN Dorong Legalisasi Aset di Pulau Terluar RI

Whats New
Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Perilaku Belanja Rumah Tangga Bergeser Selama Pandemi, Penjualan Furnitur Mulai Bangkit

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.