Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Bebas dari Gambut dan Batubara

Kompas.com - 28/08/2019, 17:07 WIB
Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro KOMPAS.com/GHINAN SALMANMenteri PPN/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pihak mengkhawatirkan lokasi ibu kota baru yang dipilih pemerintah rawan dengan bencana kebakaran hutan.

Menjawab hal tersebut, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, penentuan lokasi ibu kota sudah melalui kajian yang matang. Termasuk masalah potensi kebakaran lahan.

“Kita cari lokasi yang paling minim kebakaran hutannya,” ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Pemerintah Tak Akan Bangun Bandara dan Pelabuhan di Ibu Kota Baru

Bambang menambahkan, Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera merupakan wilayah yang bebas dari lahan gambut. Sehingga, potensi kebakaran lahannya sangat kecil.

“Yang kita bangun bebas dari lahan gambut dan batubara,” kata Bambang.

Dia mengakui, wilayah Kalimantan Timur pernah terjadi kebakaran hutan. Namun, kebakaran hutan tersebut terjadi di luar dari lokasi ibu kota baru.

Baca juga: Ibu Kota Baru, Kepala Bappenas Sebut ASN Akan Tinggal di Apartemen

“Kaltim itu luas. Kebakaran hutan pernah terjadi di Bukit Soeharto, tapi sudah lama sekali,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan.

Lokasi yang dipilih adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur.

Baca juga: Bos BCA Tak Minat Pindahkan Kantor Pusat ke Ibu Kota Baru

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X