Soal Lokasi Ibu Kota Baru, Pemerintah Bantah Kongkalikong dengan Swasta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro membantah pemerintah telah kongkalikong dengan swasta dalam penentuan lokasi ibu kota baru.

Hal ini diungkapkan Bambang untuk menanggapi viralnya iklan satu halaman penuh full color  Borneo Bay City di Harian Kompas edisi Selasa (27/8/2019).

Dalam iklan tersebut, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) memasarkan apartemen dengan embel-embel Investasi Terbaik di Ibu Kota Negara".

“Jangan nuduh kita (pemerintah) bermain dengan (pengembang) properti, sama sekali enggak,” ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Bank Mandiri Tak Tutup Kemungkinan Pindahkan Kantor Pusat ke Ibu Kota Baru

Bambang mengaku pernah melakukan focus group discussion dengan Real Estate Indonesia (Indonesia) terkait pemindahan ibu kota. Namun, saat itu pemerintah belum memberi tahu lokasi spesifiknya.

“Kita hanya pernah FGD dengan REI, tapi saat itu tiga lokasi yang kita diskusikan,” kata Bambang.

Sebelumnya, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) mulai memanfaatkan momentum pemindahan ibu kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Baca juga: Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Bebas dari Gambut dan Batubara

Sehari setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan nama kawasan pengganti Jakarta, pengembang yang dirintis Trihatma K Haliman ini memasang iklan satu halaman penuh full color  Borneo Bay City di Harian Kompas edisi Selasa (27/8/2019).

Vice President Marketing APLN Agung Wiradjaya mengisahkan, pemasangan iklan  Borneo Bay City dengan penambahan embel-embel "Investasi Terbaik di Ibu Kota Negara" adalah langkah strategis perusahaan pasca woro-woro pemindahan ibu kota.

"Kepala Bappenas Pak Bambang Brodjonegoro kan sering peresentasi di forum-forum bisnis, termasuk diundang oleh Asosiasi REI. Nah dalam presentasinya itu, Pak Bambang menggambarkan kriteria-kriteria khusus. Kami menyimpulkan, ini pasti di Kalimantan Timur," tutur Agung, Selasa (27/8/2019).

Baca juga: Pemerintah Tak Akan Bangun Bandara dan Pelabuhan di Ibu Kota Baru