Ditanya soal Pemblokiran Internet di Papua, Ini Respons Menkominfo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika hingga kini masih melakukan pemblokiran akses internet di Provinsi Papua dan Papua Papua Barat. 

Keputusan itu dinilai merugikan sejumlah sektor, utamanya bisnis dan pekerjaan masyarakat yang bergantung internet.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara enggan menanggapi hal ini dan menyampaikan sampai kapan pemblokiran internet tersebut diakhiri.

"Nanti, Nantilah...," kata Rudiantara ditemui di Pacific Place, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Menkominfo Kritik Pengusaha Malaysia yang Sebut Indonesia Miskin

Rudiantara tidak mau menjawab awak media ketika mengajukan pertanyaan ihwal status internet di kedua daerah tersebut. Menkominfo langsung mengakhiri sesi tanya jawab dan berlalu menuju lift meninggalkan acara yang dihadirinya.

Mulanya, Kementerian Keminfo menutup akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat sejak Rabu (21/8/2019). Keputusan ini diambil dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di sana. Usai adanya aksi demonstrasi.

Keputusan ini diambil setelah pihak Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait. Kementerian Kominfo menyatakan telah memblokir penuh akses internet di Papua dan Papua Barat mulai hari ini, 21 Agustus 2019.

Baca juga: Sepekan Berlalu, Akses Internet di Papua Masih Dibatasi...

Hingga kini belum diketahui secara pasti kapan akses internet di "Bumi Cenderawasih" dipulihkan.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku banyak pengusaha di wilayahnya yang mengeluhkan Pemblokiran internet.

"Banyak keluhan. Makanya kita harap semua sisi informasi bisa dibuka," kata Lukas usai menghadiri rapat terbatas terkait persiapan PON 2020, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Lukas mengatakan, ia bisa memahami pembatasan internet dilakukan pemerintah dalam rangka mencegahnya informasi hoaks di masyarakat Papua. Ia menilai langkah itu memang bisa mencegah masyarakat terpapar informasi yang belum jelas kebenarannya.

Namun, Lukas menyebut kondisi Papua saat ini sudah relatif kondusif sehingga ia berharap pemerintah segera membuka kembali akses internet. "Kita harap dalam waktu dekat pemerintah sudah mulai buka kembali," kata Lukas

Selain keluhan Pemerintah Papua dan Papua Barat, sejumlah instansi juga menilai keputusan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui lembaganya telah merugikan publik. Mulai dari Ombudsman RI hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).