Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Pemerintah Dicurigai Ada Maksud Terselubung dalam Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 29/08/2019, 09:55 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akhirnya memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai lokasi ibu kota baru. Tepatnya, sebagian di Penajam Passer Utara, dan sebagian di Kutai Kartanegara.

Rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur pun menuai beragam tudingan.

Pertama, pemerintah dituding kongkalikong dengan pihak swasta dalam penentuan lokasi ibu kota baru itu.

Tudingan itu pun muncul bukan tanpa alasan. Pasalnya, sehari setelah Jokowi mengumumkan lokasi ibu kota baru, pengembang kelas kakap seperti PT Agung Podomoro Land Tbk memasang iklan satu halaman penuh di Harian Kompas edisi Selasa (27/8/2019).

Dalam iklan tersebut, PT APLN memajang foto apartemen bernama Borneo Bay City dengan disertai embel-embel "Investasi Terbaik di Ibu Kota Negara".

Baca juga : Kepala Bappenas: Ibu Kota Baru Bebas dari Gambut dan Batubara

Kemunculan iklan tersebut membuat publik menjadi riuh. Muncul perspektif di tengah masyarakat bahwa para pemain properti kelas kakap telah memiliki lahan yang luas di lokasi ibu kota baru itu.

Atas dasar itu, muncul tudingan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur hanya untuk kepentingan swasta.

Penjelasan Pemerintah

Mendengar polemik tersebut, pemerintah akhirnya angkat bicara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil mengklaim, pemerintah telah menguasai 90 persen lahan calon ibu kota baru di Kalimantan Timur. Adapun total kebutuhan luas wilayah ibu kota tersebut mencapai 180 ribu hektar.

Dengan begitu pemerintah tak perlu mengeluarkan kocek yang besar untuk pembebasan lahan di loksi ibu kota baru tersebut. Sebab, mayoritas lahan yang digunakan milik negara.

"Itu 90 persen adalah tanah negara, paling sisanya yang dibebaskan hanya untuk jalan-jalan penghubung saja," kata Sofyan di kantornya, Selasa (27/8/2019).

Untuk menghindari spekulan, sisa lahan yang belum dikuasai akan dibekukan. Sehingga, bila sewaktu-waktu pemerintah membutuhkan dapat segera dibebaskan.

"Alhamdulillah saya pikir pembebasan tanah itu enggak terlalu banyak ya," ujarnya.


Adapun pembekuan lahan akan dilakukan setelah penetapan lokasi dikeluarkan. Ia pun belum dapat memastikan ada berapa banyak bidang lahan yang nantinya akan dibekukan untuk dibebaskan.

Selain Sofyan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro pun membantah pemerintah telah kongkalikong dengan swasta dalam penentuan lokasi ibu kota baru.

“Jangan nuduh kita (pemerintah) bermain dengan (pengembang) properti, sama sekali enggak,” ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Menurut Bambang, pihak swasta tak pernah diberitahu pemerintah tepatnya lokasi ibu kota baru.

FGD

Namun dia mengaku memang pernah melakukan focus group discussion (FGD) dengan Real Estate Indonesia terkait pemindahan ibu kota. Namun, saat itu pemerintah belum memberi tahu lokasi spesifiknya.

“Kita hanya pernah FGD dengan REI, tapi saat itu tiga lokasi yang kita diskusikan,” kata Bambang.

Baca juga : Pemerintah Tak Akan Bangun Bandara dan Pelabuhan di Ibu Kota Baru

Selain itu, lanjut Bambang, lokasi apartemen bernama Borneo Bay City tak terletak di Penajam Passer Utara, dan sebagian di Kutai Kartanegara.

Menurut dia, pengembang yang memasang iklan dengan tagline "Investasi Terbaik di Ibu Kota Negara" hanya strategi marketing saja untuk menaikan harga jual.

“Lokasi apartemen itu bukan di lokasi ibu kota baru, itu kan di Balikpapan,” kata Bambang.

Senada dengan Bambang, Vice President Marketing APLN Anak Agung Mas Wirajaya mengaku sebelumnya tak tahu persis dimana lokasi ibu kota baru yang akan dipilih pemerintah.

Pemasangan iklan  Borneo Bay City dengan penambahan embel-embel "Investasi Terbaik di Ibu Kota Negara" adalah langkah strategis perusahaan pasca woro-woro pemindahan ibu kota.


“Kepala Bappenas Pak Bambang Brodjonegoro kan sering peresentasi di forum-forum bisnis, termasuk diundang oleh Asosiasi REI. Nah dalam presentasinya itu, Pak Bambang menggambarkan kriteria-kriteria khusus. Kami menyimpulkan, ini pasti di Kalimantan Timur," tutur Agung menjawab Kompas.com, Selasa (27/8/2019).

Agung tambah percaya diri saat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mendahului Presiden menyebutkan nama Kalimantan Timur sebagai provinsi ibu kota baru berada.

"Pernyataan Pak Sofyan menambah keyakinan kami. Dan kampanye iklan pun dipersiapkan secara khusus," imbuh Agung.

Selain Borneo Bay City di Balikpapan yang sedang viral dan menjadi perbincangan publik, APLN juga memiliki portofolio lainnya yakni Bukit Mediterania Residence di Samarinda.

Sejatinya, kata Agung, Borneo Bay City sudah dikembangkan sejak 2013 lalu. Menempati area  seluas 8 hektar, APLN membangun proyek ini dengan total nilai investasi sebesar Rp 2,8 triliun.

Borneo Bay City berisi apartemen dua menara, tiga pusat belanja yakni Balikpapan Trade Mall, Balikpapan Lisfetyle Mall, dan Balikpapan Branded Mall, hotel, taman, dan pusat kuliner.

Kendati lokasinya di Balikpapan, atau bukan Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, namun kota ini adalah kota internasional yang sudah mapan dan tertata dengan baik.

Hingga saat ini, dari total 1.220 unit apartemen, sudah terjual 80 persen. Para pembeli umumnya berprofil pengusaha minyak, tambang batu bara, pengusaha komoditas, dan juga para ekspatriat.

Dugaan Kompensasi Politik

Selain tudingan kongkalikong dengan swasta, muncul pula tudingan terkait adanya "deal" politik antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait pemindahan ibu kota.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menduga ada kompensasi politik bagi Prabowo Subianto pasca-Pilpres 2019 di balik rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Dinamisator JATAM Kalimantan Timur Pradarma Rupang mengatakan, sebagian besar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku, dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama.


Kedua perusahaan pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH) itu disebut milik Prabowo dan Hashim Djojohadikusumo sebagai komisaris utama.

"Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca-pilpres,” ujar Rupang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/8/2019).

“Di Kabupaten Penajam Paser Utara terutama di Kecamatan Sepaku rencana ini (pemindahan ibu kota) akan menguntungkan Hashim Djojohadikusumo karena lahan di sana dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama," ucapnya.

Menurut Rupang, PT ITCI Kartika Utama mengantongi SK Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPHHK) dengan nomor SK.160/Menhut-II/2012.

Dalam dokumen itu Rupang menyebut PT ITCI Kartika Utama menguasai izin usaha pemanfaatan hutan seluas 173.395 hektar lahan di Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara dan Kutai Barat.

Dengan demikian, pemerintah harus memberikan kompensasi terhadap perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hutan jika ingin mengambilalih lahan yang dikuasai untuk membangun ibu kota.

Selain itu, Rupang juga menduga pemindahan ibu kota hanya akan menguntungkan pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kalimantan Timur.

Menurut data JATAM, terdapat 1.190 IUP di Kalimantan Timur dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara.

"Pemindahan berkedok mega proyek ini hanya akan menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kalimantan Timur," kata Rupang.

"Hanya di Kecamatan Samboja saja terdapat 90 Izin pertambangan, di Bukit Soeharto pun terdapat 44 Izin tambang, PT Singlurus Pratama sebuah perusahaan pertambangan yang konsesinya paling besar di sekitar Samboja dan ini akan sangat diuntungkan," ujar dia.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo membantah ketua umumnya, Prabowo Subianto, mendapat kompensasi politik dari rencana pemindahan ibu kota.

Bahkan Edhy menegaskan bahwa Prabowo akan memberikan lahan yang dikuasai jika diminta oleh pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com