Bappenas: UU Belum Terbit, Pembangunan Ibu Kota Seperti Bangun Kota Baru

Kompas.com - 29/08/2019, 13:13 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (23/7/2019). MURTI ALI LINGGAMenteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (23/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) merencanakan pembangunan tahap awal ibu kota baru sama seperti pembangunan kota baru.

Langkah ini diambil karena undang-undang yang menjadi payung hukum pemindahan ibu kota belum sah dan masih direvisi parlemen.

"Ya kita sekarang proyeknya adalah membangun kota baru di wilayah tersebut. Jadi membangun kota baru dulu, nanti ketika Undang-Undang keluar, berarti kita membangun calon daerah khusus ibu kota. Karena itu kan untuk penetapan status dan pengelolanya," kata Menteri PPN/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Bambang mengatakan, pemerintah sudah biasa membangun kota baru terbukti dengan dibangunnya Sovivi dan Tanjung Selor. Sehingga pembangunan ibu kota baru dianggap bisa berjalan lancar.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Baru Dianggap Ilegal, Ini Kata Kepala Bappenas

" Kota baru kan sudah biasa. Kita sudah bangun Sovivi, kita sudah bangun Tanjung Selor. Nah, ini (Kalimantan Timur) kota baru," ujar Bambang.

Selain itu, pembentukan badan otoriter untuk mengawal dan mengkaji pembangunan ibu kota baru juga akan menunggu Undang-Undang yang sah.

"Ya nanti nunggu Undang-Undang dulu. Komposisi badan otoriter darimana saja juga menunggu komposisi UU. Targetnya sebelum akhir tahun ini sudah diajukan," papar Bambang.

Baca juga: Ketika Pemerintah Dicurigai Ada Maksud Terselubung dalam Pemindahan Ibu Kota

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X