AIIB Siap Danai Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia

Kompas.com - 29/08/2019, 15:39 WIB
Foto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYFoto aerial bekas tambang batu bara di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Kementerian LHK akan memperbaiki lubang-lubang bekas tambang di kawasan calon ibu kota negara baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Investasi Infrastruktur Asia ( AIIB) mempertimbangkan kemungkinan untuk menjadi salah satu sumber pendanaan pemerintah dalam membangun ibu kota baru kelak.

Adapun pada Senin (26/8/2019) lalu, Presiden Joko Widodo baru saja mengumumkan mengenai lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur, tepatnya Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

"Ya kalau mereka bicara sama kita tentu kita akan pertimbangkan," ujar Vice President, Chief Administration Officer Luky Eko Wuryanto di Jakarta, Kamis (28/8/2019).

Baca juga: Bappenas: UU Belum Terbit, Pembangunan Ibu Kota Seperti Bangun Kota Baru

Luky menjelaskan, hingga saat ini belum ada pembicaraan dengan pemerintah mengenai potensi pendanaan ibu kota baru. Walaupun demikian, pihaknya menyambut baik rencana tersebut.

"Teman-teman dari AIIB sih menyambut baik rencana tersebut. Artinya kalau memang nantinya mengajukan agar AIIB men-support kita akan pertimbangkan dengan kriteria yang sudah disebutkan," jelas dia.

AIIB merupakan lembaga keuangan multilateral yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat sosial dan ekonolmi negara-negara di kawasan Asia dan sekitarnya. AIIB baru mulai beroperasi pada tahu 2016 lalu, dan saat ini telah menyalurkan pendanaan hingga 8,53 miliar dollar AS dengan 46 proyek yang telah disetujui.

Baca juga: Pembangunan Ibu Kota Baru Dianggap Ilegal, Ini Kata Kepala Bappenas

Beberapa tema prioritas yang menjadi kriteria dari pendanaan AIIB merupakan infrastruktur yang berkelanjutan, mendukung konektivitas antar negara, juga memobilisasi modal swasta.

Adapun pemerintah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur ibu kota baru diperkiraan membutuhkan pendanaan hingga Rp 466 triliun. Kebutuhan tersebut sebagian besar bakal didapatkan melalui Kerja Sama Badan Usaha (KPBU).

"Jadi itu adalah tantangan yang besar. Tapi ya why not? Butuh ada komitmen untuk itu dan mestinya all out," jelas Luky.

Baca juga: Ketika Pemerintah Dicurigai Ada Maksud Terselubung dalam Pemindahan Ibu Kota



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X