Penyedia Jasa Pembayaran Wajib Gunakan QRIS dalam Transaksi

Kompas.com - 30/08/2019, 14:41 WIB
Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky P. Wibowo (kanan) memberi keterangan dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Jumat (20/8/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGADirektur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky P. Wibowo (kanan) memberi keterangan dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Jumat (20/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) telah mengimplementasikan Quick Responds (QR) Code Indonesia Standard (QRIS) yang berstandar internasional sejak 17 Agustus 2019.

Karena itu, setiap penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR wajib menggunakan QRIS.

"Mau enggak mau, tidak ada yang tidak mau," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Pungky P. Wibowo dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Jumat (20/8/2019).

Pungky menjelaskan, pemberlakuan QRIS ini untuk mempermudah proses transaksi dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Hingga kini, para pemain uang elektronik berbasis QR code belum semua menerapkan ini.

"Tapi par 1 Januari 2020, mereka harus bisa saling baca (menerapkan QRIS)," ujarnya.

Selain mempermudah transaksi, pemberlakuan QRIS bagi PJSP juga untuk mengatasi ada monopoli bisnis yang selama ini dikhawatirkan terjadi. Sehingga, dengan adanya QRIS semua PJSP bisa salin baca atau transaksi, termasuk PJSP milik asing.

"Dengan adanya QRIS mereka harus punya standar yang sama, mereka harus saling baca," imbuhnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dikatakannya, para PJSP yang tidak menerapkan dan mengimplementasikan QRIS tertihutung sejak Januari 2020 akan mendapat sanksinya dari BI. Ini telah diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran. "Tentu ada sanksinya," tegas Pungky.

Sebelumnya, Deputi Gubernur BI Sugeng pun menegaskan, setiap penyedia jasa sistem pembayaran (PJSP) berbasis QR wajib menggunakan QRIS.

BI pun memberikan waktu selama enam bulan bagi PJSP (termasuk PJSP asing) yang sudah beroperasi untuk menyesuaikan dengan ketentuan BI yang tertuang dalam PADG nomor 21/18/2019 tersebut tentang implementasi standar internasional QRIS untuk pembayaran tersebut.

"Gubernur sudah menegaskan QRIS satu-satunya di Indonesia. Jika ada praktik asing dilakukan, tentu dalam waktu sampai dengan akhir tahun harus disesuaikan dengan ketentuan QRIS," ujar Sugeng di Jakarta, Kamis (22/8/2019).

"Setelah itu kalau masih tetap melakukan di luar menggunakan QRIS akan ditertibkan," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Bakal IPO Pertengahan Agustus, Bukalapak Targetkan Dana Rp 11,2 Triliun

Whats New
Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Status PKPU Telah Dicabut, Dirut BATA: Sifatnya Utang Bisnis, Itu Normal

Whats New
[TREN BOLA KOMPASIANA] 'Playmaker In Chief' Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

[TREN BOLA KOMPASIANA] "Playmaker In Chief" Milik Denmark | Cara Prancis Taklukkan Jerman | Messi di Copa America 2021

Rilis
Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Optimistis di Tengah Pandemi, Sepatu Bata Fokus pada 2 Hal Ini

Whats New
Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Kuartal I-2021, Generali Indonesia Catatkan Premi Rp 878 Miliar

Whats New
Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Dari Mobil Depot hingga Punya 30 Cabang, Pemilik Cincau Station Beberkan Rahasia Kesuksesannya

Work Smart
Ciptakan 'Link and Match' Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Ciptakan "Link and Match" Lulusan BLK dan Industri, Kemenaker Kerja Sama dengan 4 Perusahaan

Rilis
Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Simak, Begini Cara Mencairkan JHT BPJS Ketenagakerjaan Online

Whats New
Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Daftar Perusahaan Gadai yang Terdaftar dan Barizin di OJK

Spend Smart
[TREN FILM KOMPASIANA] 'Racket Boys', Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | 'Them', tentang Rasisme dan Kengeriannya

[TREN FILM KOMPASIANA] "Racket Boys", Menaikkan Pamor Bulutangkis Negeri Gingseng | "Them", tentang Rasisme dan Kengeriannya

Rilis
JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

JICT Evaluasi Vendor Outsourcing yang Pekerjanya Terlibat Pungli

Whats New
Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Generali Bayar Klaim Terkait Covid-19 Senilai Rp 121 Miliar

Whats New
Langgar Ketentuan, KKP Amankan Kapal RI di Selat Makassar

Langgar Ketentuan, KKP Amankan Kapal RI di Selat Makassar

Whats New
Ini Strategi JICT Berantas Praktik Pungli

Ini Strategi JICT Berantas Praktik Pungli

Whats New
Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Barang-barang yang Selama Ini Kena PPN

Pemerintah Janjikan Insentif Pajak untuk Barang-barang yang Selama Ini Kena PPN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X