Beriklan di Google Kena PPN Bakal Bebankan Konsumen, tapi....

Kompas.com - 01/09/2019, 18:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mulai 1 Oktober 2019 nanti, PT Google Indonesia bakal mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi Anda pengguna layanan Google Ads.

Ekonom Center of Reform on Economics Piter Abdullah Redjadalam mengatakan, pengenaan pajak yang diterapkan oleh Google Ads untuk mematuhi peraturan pajak setempat sudah pasti akan memberatkan dan merugikan konsumen.

"Memang yang akan "dirugikan" adalah konsumen karena dengan adanya PPn maka otomatis harga akan naik. PPn pasti akan dibebankan kepada konsumen, tidak akan ditanggung oleh produsen," kata Piter kepada Kompas.com, Minggu (1/9/2019).

Meski memberatkan konsumen, Piter mengatakan pengenaan pajak sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh secara signifikan. Pasalnya, pengenaan pajak memang sudah kewajiban dan normal terjadi.

Baca juga: Mulai 1 Oktober 2019, Beriklan di Google Kena PPN 10 Persen

"Tapi proses ini sebenarnya akan normal saja. Kenaikan harga yang dibebankan kepada konsumen tidak akan terlalu signifikan," jelasnya.

Alih-alih memberatkan, pengenaan pajak ini justru mempercepat pembangunan sektor-sektor potensial, yang dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat. Sebab, penerimaan negara akan bertambah.

"Menurut saya akan menguntungkan pemerintah karena akan menjadi sumber baru tambahan penerimaan pajak, terutama mengingat penerimaan pajak pada tahun ini diproyeksikan akan lebih rendah dari target," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Google Ads bakal mulai mengenakan PPn 10 persen kepada pengguna layanannya per 1 Oktober.

Baca juga: UMKM Ingin Go Digital, Ini Cara yang Disarankan Google

Adapun pengenaan pajak ini sebagai bentuk patuh pada peraturan pajak setempat.

Alhasil, semua pemasangan iklan di Google Ads dengan alamat penagihan di Indonesia akan dikenakan PPN 10 persen.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.