Permudah Investor Asing, BKPM Integrasikan Dua Sistem Ini

Kompas.com - 02/09/2019, 11:40 WIB
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana (kiri) menyampaikan keterangan terkait layanan sistem Online Single Submission (OSS) dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (2/9/2019). KOMPAS.COM/MURTI ALI LINGGADeputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana (kiri) menyampaikan keterangan terkait layanan sistem Online Single Submission (OSS) dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (2/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) mengintegrasikan layanan sistem Online Single Submission (OSS) dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) milik Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

Integrasi ini bertujuan untuk mempermudah proses Izin Tinggal Terbatas (Itas) bagi pelaku usaha yang sebelumnya membutuhkan rekomendasi dari BKPM.

"Integrasi ini sangat penting, karena tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha mendapatkan izin tinggal terbatas," kata Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM Husen Maulana dalam jumpa pers di Kantor BKPM, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: OSS Upgrade Diluncurkan Pekan Depan, Apa Bedanya?

Husen mengatakan, rekomendasi Itas dalam sistem ini diberikan atau dikhususkan bagi para pemegang saham, direktur atau komisaris yang ada di Indonesia. Selain memberikan kemudahan, juga dibebaskan dari biaya administrasi.

"Melalui rekomendasi tersebut, maka pemegang saham bisa dibebaskan dari  DPKK (Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan)," ujarnya.

Dia menyebutkan, dengan adanya layanan sinergi BKPM dan Jenderal Imigrasi Kemenkum HAM bisa mempercepat proses izin tinggal bagi investor yang sebelumnya membutuhkan sepuluh hari untuk mengurusnya.

"Ini merupakan insentif dari pemerintah Indonesia, karena mereka pemegang saham, bekerja di Indonesia, sehingga diberikan insentif tersebut agar tidak dikenakan biaya tadi (DPKK)," ucapnya.

Sebelumnya, BKPM dan Kemenkum HAM bekerja sama memperkuat integrasi sistem perizinan berusaha dengan sistem informasi manajemen keimigrasian dalam rangka peningkatan penanaman modal.

Nota kesepahaman itu meliputi lima ruang lingkup kerja sama yakni integrasi sistem pemberian layanan persetujuan visa dan alih status; serta integrasi sistem pemeriksaan rekaman paspor kebangsaan pada Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM).

Baca juga: Warren Buffet Jadi Investor Sejak Usia 11 Tahun, Bagaimana Caranya?



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X