KILAS

Sesuai Rekomendasi Kemenko Polhukam, PT KCN Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Marunda

Kompas.com - 02/09/2019, 14:03 WIB

KOMPAS.com - Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara (KCN) Widodo Setiadi mengatakan, pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan dermaga atau pier 1, 2 dan 3 pelabuhan Marunda sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). 

Dalam rekomendasi itu dijelaskan pembangunan PT KCN harus tetap berjalan demi kepastian investasi PT Karya Tehknik Utama (KTU). PT KTU diketahui memiliki saham KCN sebesar 85 persen, sedangkan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) memiliki saham 15 persen.

Melalui rekomendasi itu pun dijelaskan, bibir pantai yang direvitalisasi untuk membangun pier 1 hingga 3 adalah aset KCN dalam bentuk saham PT KBN kepada PT KCN, sehingga tidak ada lagi hak PT KBN.

Untuk diketahui, surat rekomendasi yang dikirimkan 3 November 2017 itu ditujukan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) dan Gubernur DKI Jakarta sebagai pemegang saham PT KBN.

Baca juga: Sembari Tunggu Putusan MA, KCN Lanjutkan Pembangunan Pelabuhan Marunda

Selain itu, KCN juga menerima rekomendasi dari Satgas Percepatan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi dalam Kelompok Kerja (Pokja) IV. Rekomendasi ini menyatakan pembangunan yang dilakukan KCN adalah proyek strategis nasional, sehingga kasus KBN tidak boleh menghambat proyek strategis nasional.

Jadi, meski KCN sedang menunggu putusan kasasi atas kasus hukum yang melibatkan PT KBN sebagai pemegang saham minoritas, yang menginginkan perubahan komposisi pemegang saham, pembangunan dermaga bisa tetap dilakukan.

“Pembangunan seluruh pier tetap akan kami laksanakan hingga selesai, meski saat ini dengan kasus hukum yang masih bergulir,” ujar Widodo saat mengunjungi pembangunan pelabuhan Marunda, Sabtu (31/08/2019).

Pasalnya, menurut dia, tenant besar yang biasa menggunakan pelabuhan Marunda untuk bongkar-muat barang mulai khawatir bila sewaktu-waktu pelabuhan ini ditutup.

Baca juga: Sengketa KCN dan KBN Masih Berlanjut, Investor Jadi Ciut

Beberapa tenant besar tersebut diantaranya PT Indocement, grup Sinar Mas, Siam Cement, hingga Wijaya Karya.

Angka bongkar muat menurun

Tak hanya itu, Widodo menjelaskan, kasus yang tak kunjung selesai itu menyebabkan aktivitas bongkar muat barang berkurang sekitar 60 persen. Akibatnya, omzet dan fee konsesi yang dibayarkan kepada negara ikut terpengaruh.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

Tak Hanya Tren, Fesyen Berkelanjutan Kini Jadi Kebutuhan

BrandzView
Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Harga Emas Hari Ini di Pegadaian Ukuran 0,5 Gram Hingga 1 Kg

Spend Smart
Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Simak Tarif dan Cara Menghitung Pajak Sarang Burung Walet

Whats New
Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Upskilling Itu Penting, Ini Alasannya!

Work Smart
BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

BPK: Dana Rp 289,85 Miliar Program Kartu Prakerja Salah Sasaran

Whats New
Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Soal Penyebab Banjir Rob Semarang, Pemerintah Sebut karena Ketinggian Pasang Air Laut Ekstrem

Whats New
IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

IHSG dan Rupiah Kompak Menguat pada Penutupan Sesi I Perdagangan

Whats New
Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Perluas Distribusi Reksa Dana, Bahana TCW Gandeng Fundtastic dan Bank Muamalat

Whats New
Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Pelantikan Dewan Komisioner OJK 2022-2027 Ditunda, Ini Alasannya

Whats New
KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

KreditPro dan eFishery Dukung Budidaya Perikanan Lewat Program Kabayan

Rilis
Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Nasabah Gagal Bayar WanaArtha Life Minta Direksi Baru Percepat Penyehatan Keuangan

Whats New
Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Ajak Profesional HR Jawab Tantangan Soal SDM Pascapandemi, SKK Migas dan KKKS Gelar IHSR 2022

Rilis
Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Pelantikan Dewan Komisioner OJK Batal Dilaksanakan Hari Ini, Kenapa?

Whats New
NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

NIK Jadi NPWP Mulai 2023, Ini Hal yang Perlu Kamu Ketahui

Whats New
Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Ekonom: Jika BI Naikkan Suku Bunga, Berpotensi Ganggu Laju Pemulihan Ekonomi Nasional

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.