Kadin: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Seharusnya Tak Rugikan Pengusaha

Kompas.com - 02/09/2019, 15:07 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan Kompas.com/ Luthfia Ayu AzanellaIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia masih enggan berkomentar mengenai usulan kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani mengatakan, hingga saat ini pihak internal Kadin masih melakukan pembahasan mengenai usulan kenaikan iuran ini. Shinta mengatakan, pengusaha menyadari kebutuhan BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan besaran iuran. Namun seharusnya, besaran peningkatan iuran tidak merugikan bagi pengusaha.

"Saya nggak mau ini dulu karena lagi diselesaikan dengan BPJS. Tapi kami menyadari BPJS membutuhkan tambahan lebih banyak revenue, tapi kan nggak bisa rugikan pengusaha juga. Kami coba bicara lah," ujar Shinta di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Sebagai catatan, Saat ini, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengusulkan agar iuran seluruh kelas BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri naik, kelas 1 dari Rp 80.000 menjadi Rp 120.000, kelas 2 dari Rp 51.000 menjadi Rp 75.000, dan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengusulkan kenaikan iuran lebih dari DJSN. Untuk kelas 2 diusulkan naik menjadi Rp 120.000, sementara untuk kelas 1 diusulkan menjadi Rp 160.000.

Sementara, untuk peserta penerima upah badan usaha (PPUBU) iuran bulanan yang harus dibayarkan kepada BPJS Kesehatan sebesar 5 persen dari batas upah tertinggi sebesar Rp 12 juta, dari yang sebelumnya Rp 8 juta.

Adapun Badan Usaha yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran kepesertaan pegawainya sebesar 4 persen dan pegawai membayar 1 persen sisanya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Shinta menilai, kenaikan batas maksimum tersebut tidak berpengaruh terlalu banyak terhadap ongkos operasional sebuah perusahaan. Namun, dia belum bisa memperhitungkan besarannya.

"Mestinya enggak ya kan batas atasnya dari 8 juta ke 12 juta. Kita lagi buat itung-itungannya sih," ujar dia.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Asosiasi Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menilai kenaikan batas maksimum pendapatan tersebut tidak efektif dalam menekan defisit BPJS Kesehatan.

Sebab industri tekstil, meski data-data perindustrian menunjukkan pertumbuhan, pada praktiknya banyak juga perusahaan-perusahaan yang gulung tikar di lapangan.

"Karena ekspor naik, nilai ekspor garmennya naik. Ada investasi, salah satunya Asia Pacific Rayon, tapi itu juga investasi dari 3 tahun yang lalu. Sementara di sektor tenun, rajut, dan garmen juga banyak yang stop, kemarin di Sukabumi ada laporan di stop, 40.000 peerja, kemudian di Bogor ada lagi, Subang ada lagi. Kalau (batas atas) dinaikin siapa yang mau bayar?" ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Obituari Frans Wenas

Obituari Frans Wenas

Whats New
Harga Bitcoin Terus Menguat, Kapitalisasi Kripto Tembus Rekor Baru

Harga Bitcoin Terus Menguat, Kapitalisasi Kripto Tembus Rekor Baru

Whats New
Sri Mulyani Wanti-wanti 3 Fenomena Global yang Bikin Negara Jadi 'Winner' atau 'Loser'

Sri Mulyani Wanti-wanti 3 Fenomena Global yang Bikin Negara Jadi "Winner" atau "Loser"

Whats New
Terbang ke AS, Luhut dan Menkes Rayu Merck Bikin Obat Covid-19 di Indonesia

Terbang ke AS, Luhut dan Menkes Rayu Merck Bikin Obat Covid-19 di Indonesia

Whats New
PPKM Jawa-Bali, Sopir Logistik Kini Harus Punya Kartu Vaksin dan Tes Antigen

PPKM Jawa-Bali, Sopir Logistik Kini Harus Punya Kartu Vaksin dan Tes Antigen

Whats New
Kasus Calo CPNS Anak Nia Daniaty, Menteri PANRB: Usut Tuntas!

Kasus Calo CPNS Anak Nia Daniaty, Menteri PANRB: Usut Tuntas!

Whats New
Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah Hari Ini

Mau Beli Dollar AS? Cek Kurs Rupiah Hari Ini

Whats New
Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Diperpanjang Sampai 8 November, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Rupiah Menguat ke Kisaran Rp 14.000 Per Dollar AS, IHSG Awal Sesi Tersendat

Whats New
Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

Tekan Pengeboran Sumur Minyak Ilegal, SKK Migas Jalin Kerja Sama Lintas Sektor

BrandzView
Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Restoran dalam Bioskop Sudah Boleh Dibuka di Wilayah PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali

Whats New
Syarat Nonton Superbike: Sudah Vaksin Dosis Lengkap

Syarat Nonton Superbike: Sudah Vaksin Dosis Lengkap

Whats New
IHSG Hari Ini Siap Uji All Time High? Simak Rekomendasi Sahamnya

IHSG Hari Ini Siap Uji All Time High? Simak Rekomendasi Sahamnya

Whats New
Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Bali Resmi Dibuka, Sandiaga: Wisman Bisa Beli Asuransi Saat Tiba di Indonesia

Whats New
Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka dan Waspada Gelombang Ketiga

Evaluasi PPKM: Tempat Bermain Anak di Mal Boleh Buka dan Waspada Gelombang Ketiga

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.