Bongkar Masalah BPJS Kesehatan, Perlukah Dibentuk Pansus DPR?

Kompas.com - 03/09/2019, 13:31 WIB
Ilustrasi:Suasana  rapat Komisi IX DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (14/5/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAIlustrasi:Suasana rapat Komisi IX DPR RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Kesehatan terus dirundung masalah yang tiada henti seputar defisit anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN). Tahun ini saja, defisit diperkirakan akan tembus Rp 32,9 triliun.

Peliknya persoalan BPJS Kesehatan membuat beberapa pihak mulai mengusulkan pembentukan Pansus DPR untuk mencari jalan keluar bersama dari masalah besar ini.

Namun apakah perlu dibentuk Pansus? Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Hatari menilai hal itu perlu dilakukan.

"(Masalah BPJS Kesehatan) Ini soal tata kelola yang kacau," ujarnya saat rapat kerja dengan pemerintah di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Terima Kasih Pak Jokowi...

Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Hatari melihat banyak masalah dari sistem JKN, termasuk persoalan data kesetaraan.

Oleh karena itu menurutnya, perbaikan menyeluruh dari sistem JKN perlu diakukan sehingga BPJS Kesehatan tidak terus menerus defisit.

Di sisi lain, masyakarat juga bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X