Bongkar Masalah BPJS Kesehatan, Perlukah Dibentuk Pansus DPR?

JAKARTA, KOMPAS.com - BPJS Kesehatan terus dirundung masalah yang tiada henti seputar defisit anggaran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tahun ini saja, defisit diperkirakan akan tembus Rp 32,9 triliun.

Peliknya persoalan BPJS Kesehatan membuat beberapa pihak mulai mengusulkan pembentukan Pansus DPR untuk mencari jalan keluar bersama dari masalah besar ini.

Namun apakah perlu dibentuk Pansus? Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Nasdem Ahmad Hatari menilai hal itu perlu dilakukan.

"(Masalah BPJS Kesehatan) Ini soal tata kelola yang kacau," ujarnya saat rapat kerja dengan pemerintah di Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Terima Kasih Pak Jokowi...

Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Hatari melihat banyak masalah dari sistem JKN, termasuk persoalan data kesetaraan.

Oleh karena itu menurutnya, perbaikan menyeluruh dari sistem JKN perlu diakukan sehingga BPJS Kesehatan tidak terus menerus defisit.

Di sisi lain, masyakarat juga bisa mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar, Misbakhun juga menilai usulan pembentukan Pansus terkait BPJS Kesehatan perlu dipertimbangkan.

Ia mengatakan, Pansus bukan berarti mencari siapa yang salah dari persoalan JKN. Namun lebih kepada mencari jalan keluar bersama dari masalah defisit BPJS Kesehatan.

Namun meski usulan pembentukan Pansus muncul dalam rapat kerja Komisi IX dan XI dengan pemerintah, belum ada kesimpulan yang memuat rencana pembentukan Pansus.

Baca juga: Kemenkeu: 1 Januari 2020, Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen