Iuran BPJS Kesehatan Naik, Serikat Buruh akan Minta DPR Bentuk Pansus

Kompas.com - 03/09/2019, 15:49 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan Kompas.com/ Luthfia Ayu AzanellaIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat buruh akan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk panitia khusus (Pansus) BPJS Kesehatan.

Hal ini menyusul rencana pemerintah yang akan menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

"Kami akan dorong langkah politik," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal Kepada Kompas.com, Jakarta, Kamis (3/9/2019).

"Nanti di depan DPR, kami (demonstrasi) akan minta DPR untuk membentuk Pansus. Ini harus dibuka, di bongkar Pansus tentang iuran BPJS," sambungnya.

Baca juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Buruh Ancam Demo Besar-besaran

Saat ini KSPI sedang menggalang suara untuk melakukan aksi demonstrasi pada 2 Oktober 2019. Rencananya 150.000 pekerja turun ke jalan dan menggelar aksi di depan Gedung DPR.

Serikat buruh menolak tegas kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk menutup defisit biaya program JKN yang terjadi dari tahun ke tahun.

Pada 2019, defisit BPJS Kesehatan diperkirakan mencapai Rp 32,8 triliun.

Menurut Said Iqbal, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menambah beban peserta BPJS Kesehatan, termasuk buruh. Sebab biaya yang dikeluarkan untuk iuran akan semakin besar.

Baca juga: Cari Solusi Masalah BPJS Kesehatan, DPR Usul Pembentukan Pansus JKN

Berdasarkan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terdapat banyak masalah yang membuat BPJS Kesehatan defisit.

Selain iuran yang tidak sesuai dengan aktuaria, ada juga persoalan data kepesertaan yang ganda, NIK-nya tidak sesuai, hingga peserta yang ternyata sudah meninggal.

Ada juga persoalan manipulasi data gaji karyawan oleh ribuan perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan membayar iuran lebih kecil.

Seperti diketahui, iuran pekerja yang menjadi peserta BPJS Kesehatan sebesar 5 persen dari gaji pokok. Rinciannya 4 persen dibayar perusahaan dan 1 persen dibayar oleh karyawan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dorong Pembangunan Ekonomi, Nuklir Bisa Dimanfaatkan untuk Pertanian

Dorong Pembangunan Ekonomi, Nuklir Bisa Dimanfaatkan untuk Pertanian

Whats New
Kronologi Nasabah BCA yang Mengaku Depositonya Hangus Setelah 32 Tahun

Kronologi Nasabah BCA yang Mengaku Depositonya Hangus Setelah 32 Tahun

Whats New
Akumindo: Ada 30an Juta UMKM Rontok Selama Pandemi karena Tak Mau Beralih ke Digital

Akumindo: Ada 30an Juta UMKM Rontok Selama Pandemi karena Tak Mau Beralih ke Digital

Whats New
Laba Bersih Astra Turun 12 Persen, Jadi Rp 14 Triliun

Laba Bersih Astra Turun 12 Persen, Jadi Rp 14 Triliun

Whats New
Mendag: Strategi Pemasaran Harus Go Virtual

Mendag: Strategi Pemasaran Harus Go Virtual

Whats New
Laba Bersih Chandra Asri Petrochemical 21 Juta Dollar AS di Kuartal III 2020

Laba Bersih Chandra Asri Petrochemical 21 Juta Dollar AS di Kuartal III 2020

Whats New
Terpukul Pandemi, LMAN Berikan Relaksasi Kepada Para Mitranya

Terpukul Pandemi, LMAN Berikan Relaksasi Kepada Para Mitranya

Whats New
1 Tahun Kabinet Indonesia Maju, Pertanian Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

1 Tahun Kabinet Indonesia Maju, Pertanian Sumbang Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi

Whats New
Cerita Nadiem di Tengah Pandemi: Saya Paling Sering 'Mengganggu' Bu Ani...

Cerita Nadiem di Tengah Pandemi: Saya Paling Sering "Mengganggu" Bu Ani...

Whats New
Antisipasi Macet Saat Libur Panjang, Jasa Marga Tutup 2 Rest Area

Antisipasi Macet Saat Libur Panjang, Jasa Marga Tutup 2 Rest Area

Whats New
Berapa Banyak Nasabah Bisa Perpanjang Restrukturisasi di BCA? Ini Perhitungan Manajemen

Berapa Banyak Nasabah Bisa Perpanjang Restrukturisasi di BCA? Ini Perhitungan Manajemen

Whats New
Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

Soal Kenaikan Cukai, Pemerintah Diminta Perhatikan Petani Tembakau

Whats New
Akumindo: Suka Tidak Suka, UMKM Harus Masuk ke Dunia Digital

Akumindo: Suka Tidak Suka, UMKM Harus Masuk ke Dunia Digital

Whats New
Bos Tokopedia Ungkap Masalah Terbesar yang Dihadapi UMKM saat Berjualan di E-commerce

Bos Tokopedia Ungkap Masalah Terbesar yang Dihadapi UMKM saat Berjualan di E-commerce

Whats New
Sri Mulyani Bikin Aturan Rapat Kemenkeu di Luar Jam Sekolah, Mengapa?

Sri Mulyani Bikin Aturan Rapat Kemenkeu di Luar Jam Sekolah, Mengapa?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X