KPPU Ingatkan Pemerintah soal Pengadaan Barang dan Jasa untuk Ibu Kota Baru

Kompas.com - 03/09/2019, 18:17 WIB
Desain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR. dok BBC IndonesiaDesain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU) mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan proses tender pengadaan barang dan jasa yang dilakukan perusahaan dalam pembangunan ibu kota baru.

Sabab, ada potensi persekongkolan dari perusahaan-perusahaan penyedia barang maupun jasa.

"Pengalaman kita seperti di BRR Aceh. Ketika ada supply begitu besar, ketika (Kalimantan Timur) menjadi ibu kota akan banyak pengadaan barang dan jasa," kata Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih dalam jumpa pers di Media Center KPPU, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Guntur menjelaskan, jika ada pengadaan barang dan jasa yang luar biasa, maka tidak menutup kemungkinan adanya pelanggaran. Apalagi pengadaannya masif dilakukan dalam waktu yang relatif singkat.

"Ada potensi persekongkoloan. Bisa saja ada pihak yan diuntungkan," ungkapnya.

Baca juga : KPPU: Ada Potensi Persekongkolan Pengadaan Barang dan Jasa di Ibu Kota Baru

Dia mengungkapkan, ditengah tingginya aktivitas tender pengadaan barang dan jasa, hal lain bisa terjadi adalah kelalaian pada kelompok kerja pada suatu kegiatan.

Karena itu KPPU merasa memiliki kewajiban untuk mewanti-wanti pemerintah dalam proses pembangunan ibu kota baru.

"(Misalanya) berikan ruang ke pelaku-pelaku usaha yg punya niat tak baik, kuasai pengadaan barang jasa," ungkapnya.

Ia menambahkan, guna mengawasi adanya potensi maupun indikasi persekongkolan itu KPPU sudah siap mengerahkan sumber daya manusia (SMD) ke lokasi tersebut. Bahkan, selama ini KPPU sudah sering tangani kasus pelanggaran pengadaan barang dan jasa.

"Kami masih analisis ada atau tidaknya prlanggaran lewat proses penegakan hukum kami. Cuma di situ memang berpotensi," lanjutnya.

Adanya anggapan itu berdasarkan pengalaman KPPU ketika mengawasi pengadaan barang dan jasa di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Nias, pasca tsunami 2004 silam. Guna membangun dan rehabilitasi di Aceh ketika itu ada suplai yang begitu besar.

"Ketika menjadi ibu kota akan banyak pengadaan barang dan jasa di tempat baru, yang penyedianya belum punya supply cukup untuk itu," tutupnya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X