Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPPU Soroti Banyaknya Pejabat Negara Jadi Komisaris BUMN

Kompas.com - 03/09/2019, 19:40 WIB
Murti Ali Lingga,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mengkaji fenomena banyaknya pejabat negara yang menjabat sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini dipandang berpotensi akan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat, misalnya dalam pengadaan barang atau jasa.

Komisioner KPPU Guntur Syahputra Saragih mengatakan, pihaknya berencana melakukan kajian lebih mendalam terkait legalitas penempatan pejabat negara di kursi komisaris BUMN. Ini murni inisiatif dari KPPU sendiri.

"KPPU lakukan penelaahan soal penempatan komisaris BUMN yang berstatus sebagai pejabat negara," kata Guntur di Kantor Pusat KPPU, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: RUPS Putuskan Sumiyati Jadi Dewan Komisaris PLN

Guntur memandang, penempatan pejabat negara dalam posisi strategis pada sebuah perusahaan dapat menimbulkan adanya konflik kepentingan atau conflict of interest. Ujungnya, persoalan ini yang kemudian berpotensi menimbulkan adanya persaingan tidak sehat di dunia usaha.

"Ini beri ruang terhasap potensi terkait persaingan usaha tidak sehat di lembaga tersebut," tuturnya.

Dia menambahkan, salah satu bentuk kecurangan yang mungkin terjadi ialah terkait dengan proyek pengadaan BUMN dari pemerintah, walaupun tidak secara menyeluruh terjadi karena adanya konflik kepentingan yang dimaksud.

"Kalaupun tidak ada, secara psikologis ada tekanan. Ini baru kita kaji," ungkapnya.

Baca juga: Komisaris KS Mundur karena Proyek Rp 10 Triliun, Ini Kata Kementerian BUMN

I

a menyatakam saat ini bahwa pihaknya masih dalam proses kajian lebih lanjut. KPPU masih belum akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, seperti, Menteri BUMN, Rini Soemarno.

"Kita kaji dulu soal ini," lanjutnya.

Meskipun demikian, Guntur tidak menyebut dan menjelaskan secara gamblang siapa pejabat negara yang kini tengah duduk jadi komisioner pada perusahaan BUMN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com