YLKI Klaim 100 Persen Masyarakat Tolak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, 100 persen masyarakat menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mulai diberlakukan 1 Januari 2020.

"Kami yang mendengarkan aspirasi ya mayoritas atau bahkan 100 persen masyarakat menolak terhadap kenaikan tarif yg akan dilakukan," kata Tulus Abadi di Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Tulus mengatakan, penolakan tersebut dilandasi oleh beberapa alasan, seperti soal daya beli masyarakat kelas menengah dan klaim layanan kesehatan dari BPJS Kesehatan yang belum optimal.

Baca juga : Ini Besaran Iuran BPJS Kesehatan Mulai 2020

Tulus menegaskan, kenaikan tarif BPJS Kesehatan untuk menutup defisit bukanlah satu-satunya solusi yang harus ditempuh. Masih banyak solusi lain yang bisa ditempuh seperti pemberian subsidi oleh pemerintah.

Menurutnya, akan jadi sebuah anomali jika pemerintah tidak mau memberikan subsidi untuk BPJS Kesehatan sedangkan mau memberikan subsidi energi sebesar Rp 153 triliun.

"Kenapa untuk BPJS Kesehatan yang lebih strategis tidak mau menambah subsidinya? Ini suatu anomali," ucap dia.

Tulus khawatir bila tarif BPJS Kesehatan benar-benar naik, tunggakan peserta mandiri BPJS Kesehatan semakin memburuk. Pasalnya saat ini, 53 persen peserta mandiri menunggak pembayaran BPJS Kesehatan sekaligus menjadi salah satu penyebab defisit anggaran.

Terlebih, kajian BPJS Kesehatan yang melibatkan UI dan UGM soal daya beli kelompok mandiri memang sudah tidak pas sebelum tarif BPJS naik. Saat ini, daya beli kelompok mandiri kelas 3 hanya Rp 18.500 sementara tarif BPJS Kesehatan sudah sebesar Rp 25.000.

"Kalau dinaikkan lagi bagaimana? Artinya memang belum mampu daya belinya kalau dinaikkan kembali," jelas dia.

Selain memberikan subsidi, kata Tulus, pemerintah juga bisa mencari cara lain seperti menaikkan cukai rokok. Sebagian dari kenaikan cukai rokok ini nantinya akan dialokasikan untuk BPJS Kesehatan mengikuti langkah negara-negara lain.

"Menaikkan cukai rokok untuk dialokasikan ke BPJS Kesehatan itu banyak ditempuh di negara-negara lain seperti di Jepang, di Filipina, Prancis dan negara lain. Jadi kalau menaikkan dan melihat daya beli di golongan kelas menengah memang tidak pas, atau bahkan mengancam daya belinya," tutup Tulus.