Cerita Direksi BTN yang Ditinggal Suprajarto, dan Tunjuk Plh Dirut Hanya 2 Jam

Kompas.com - 04/09/2019, 05:15 WIB
Ilustrasi: BTN kantor cabang Tasikmalaya 
KOMPAS.COM/M LATIEFIlustrasi: BTN kantor cabang Tasikmalaya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi jabatan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kini diduduki oleh Pelaksana harian (Plh) Direktur Utama Oni Febriarto Rajardjo yang sebelumnya merupakan Direktur Commercial Banking.

Ditunjuknya Oni sebagai Plh Direktur Utama menyusul gaduh perombakan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) oleh Menteri BUMN Rini Soemarno yang menggeser Direktur Utama PT BRI (Persero) Tbk Suprajarto menjadi Dirut BTN.

Merasa tidak diajak bicara terkait keputusan itu, Suprajarto menolak arahan Rini dan memutuskan untuk mengundurkan diri pada 29 Agustus 2019 lalu. 

Sehingga, posisi yang tadinya dijabat oleh Maryono tersebut berada dalam keadaan kosong.

Baca juga: Suprajarto, Mantan Dirut BRI yang Tolak Jadi Dirut BTN

Menyikapi penolakan Suprajarto untuk memimpin BTN, jajaran manajemen bank ini mengaku langsung mengambil tindakan cepat untuk menunjuk Dirut Plh (pelaksana harian) baru.

"Setelah itu berita ramai, esoknya jam 10 pagi kami langsung rapat dan tentukan Plh Dirut, tak lebih dari 2 jam kami ambil keputusan," kata Direktur Finance, Treasury & Strategy Nixon LP Napitupulu saat berbincang dengan awak media di kantornya, Selasa (3/9/2019).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Nixon pun menegaskan, dari segi operasional, tidak ada gangguan dalam proses operasional BTN. Sebab, pengambil alihan jabatan oleh Plh Dirut pun dilakukan secara cepat.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Jaga Keamanan Pelayaran, Indonesia Punya 285 Menara Suar

Rilis
Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Rights Issue, BRI Sudah Raup Rp 26,1 Triliun dari Publik hingga 21 September 2021

Whats New
Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Gandeng Polri, KSPSI Lakukan Vaksinasi Covid-19 untuk 40.000 Buruh

Whats New
Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Ada Isu Evergrande dan Tapering, Apa yang Harus Dilakukan Investor?

Earn Smart
Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Semakin Modern, Petani di Sinjai, Sumsel Gunakan Alsintan

Rilis
Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Survei: Seimbangkan Karier dan Keluarga, Kesehatan Mental Pekerja Perempuan Memburuk Selama Pandemi

Whats New
Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Cara Daftar Jadi Mitra Pelatihan Kartu Prakerja

Whats New
BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

BRI Luncurkan BRI Shops Master Class, Apa Itu?

Whats New
Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Sebut Revisi UU BUMN Perlu, Erick Thohir: Kadang Perusahaan Terbitkan Surat Utang untuk Bonus dan Tantiem...

Whats New
Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Sri Mulyani: Saat ini, Kami Belum Lihat Bank Pulih Secara Kuat

Whats New
Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Erick Thohir Bentuk Holding BUMN Pangan, Apa Kelebihannya?

Whats New
Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Soal Jadi Investor Bank Muamalat, Ini Kata BPKH

Whats New
PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

PT BNP Paribas AM dan PT Bank DBS Indonesia Luncurkan Reksa Dana Bertema Teknologi Global

Whats New
Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Upah Minimum 2022 Mulai Dibahas, Menaker Masih Pertimbangkan Situasi Pandemi Covid-19

Rilis
Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Kemenkeu Dapat Tambahan Anggaran Jadi Rp 44 Triliun, Buat Apa Saja?

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.