Tepatkah Defisit BPJS Kesehatan Diatasi dengan Kenaikan Iuran Peserta?

Kompas.com - 04/09/2019, 11:04 WIB
Ilustrasi BPJS Kesehatan Kompas.com/ Luthfia Ayu AzanellaIlustrasi BPJS Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Besaran iuran BPJS Kesehatan bakal mulai berlaku pada tahun 2020 mendatang. Namun, banyak pihak, mulai dari pengusaha, masyarakat umum, buruh, hingga anggota DPR menolak wacana kenaikan iuran yang diusulkan oleh pemerintah tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, jika kenaikan iuran tidak dilakukan, maka tahun ini BPJS Kesehatan bisa defisit hingga Rp 32,8 triliun. Bahkan, di tahun 2024 mendatang defisit BPJS Kesehatan bisa mencapai Rp 77,9 triliun.

Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya mengatakan, BPJS Kesehatan merupakan komitmen negara yang dibentuk untuk memberi manfaat optimal kepada masyarakat. Sehingga, ketika defisit terjadi, seharusnya negara juga bertanggung jawab atas hal tersebut, tidak serta merat dibebankan kepada peserta.

"Kami melihat BPJS ini kan sebetulnya bukan asuransi murni, karena ada dana yang tidak dihimpun dari peserta, karena dia Sistem Jaminan Sosial Negara (SJSN), karena perpaduan asuransi dan SJSN, ketika ada defisit, negara yang harus nanggung," ujar Dadan ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (3/9/2019) malam.

Salah kelola

Diamengatakan, membengkaknya defisit BPJS Kesehatan mencerminkan adanya kesalahan pengelolaan keuangan lembaga tersebut sedari awal.

Menurut Dadan, BPJS Kesehatan sedari awal sudah dibentuk memberi manfaat optimal kepada pesertanya, termasuk dalam penanganan penyakit katastropik. Padahal kala itu BPJS Kesehatan belum diketahui kekuatan keuangannya. Ditambah lagi, pertumbuhan kepersetaan tidak berdampak pada akumulasi jumlah iuran yang terkumpul.

"Menurut saya pangkal masalah justru di situ. Karena BPJS belum diketahui kekuatan keuangannya segala macem, seiring berjalannya waktu ternyata jumlah dana yang terhimpun ini tidak seperti yang diharapkan. Pertumbuhan iuran tidak seiring dengan kepersetaan BPJS Kesehatan, itu yang langsung jadi beban," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ini jumlah peserta BPJS Kesehatan saat ini mencapai 223,3 juta jiwa. Sebanyak 82,9 juta di antaranya merupakan peserta non penerima bantuan iuran (PBI).

Peserta non PBI terdiri dari Peserta Penerima Upah (PPU) Pemerintah 17,5 juta jiwa, PPU Badan Usaha 34,1 juta jiwa, Perserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 32,5 juta jiwa dan Bukan Pekerja (BP) 5,1 juta jiwa. Peserta non PBI yang terbanyak yakni PPU Badan Usaha alias karyawan.

Adapun besaran kenaikan iuran berdasarkan usulan Kementerian Keuangan tersebut sebagai berikut:

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Menarik Diri, Freeport Tegaskan Tak Punya Kepentingan Lagi di Blok Wabu

Sudah Menarik Diri, Freeport Tegaskan Tak Punya Kepentingan Lagi di Blok Wabu

Whats New
Riset: Meski Pendapatan Turun, Intensitas Merokok Tak Berkurang Saat Pandemi

Riset: Meski Pendapatan Turun, Intensitas Merokok Tak Berkurang Saat Pandemi

Whats New
Luncurkan Aplikasi Lottemartmall, Lotte Mart Tebar Promo Ini

Luncurkan Aplikasi Lottemartmall, Lotte Mart Tebar Promo Ini

Spend Smart
Bos Freeport Ungkap Alasan Menarik Diri dari Blok Wabu

Bos Freeport Ungkap Alasan Menarik Diri dari Blok Wabu

Whats New
Jadi Primadona Dunia, Produk Mebel dan Kerajinan Indonesia Mendominasi Pasar Global

Jadi Primadona Dunia, Produk Mebel dan Kerajinan Indonesia Mendominasi Pasar Global

Whats New
5 Hal Penting Soal Krisis Raksasa Properti China Evergrande

5 Hal Penting Soal Krisis Raksasa Properti China Evergrande

Whats New
Vaksinasi Masih Rendah, Sumbar dan Lampung Jadi Sorotan Presiden

Vaksinasi Masih Rendah, Sumbar dan Lampung Jadi Sorotan Presiden

Whats New
Restoran dan Kafe Boleh Buka hingga Pukul 12 Malam, Ini Ketentuannya

Restoran dan Kafe Boleh Buka hingga Pukul 12 Malam, Ini Ketentuannya

Whats New
Aturan Hotel di Wilayah PPKM Level 2, 3, dan 4: Usia di Bawah 12 Tahun Wajib Antigen atau PCR

Aturan Hotel di Wilayah PPKM Level 2, 3, dan 4: Usia di Bawah 12 Tahun Wajib Antigen atau PCR

Whats New
Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masih Dilarang Masuk Bioskop

Anak di Bawah Usia 12 Tahun Masih Dilarang Masuk Bioskop

Whats New
Simak, Ini Aturan Lengkap PPKM Level 4 di 10 Wilayah Luar Jawa-Bali

Simak, Ini Aturan Lengkap PPKM Level 4 di 10 Wilayah Luar Jawa-Bali

Whats New
Mau Beli Valas? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Beli Valas? Cek Dulu Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
Per 20 September 2021, Realisasi KUR Pertanian Capai Rp 56,3 Triliun

Per 20 September 2021, Realisasi KUR Pertanian Capai Rp 56,3 Triliun

Rilis
PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Perhotelan di Jawa dan Bali

PPKM Diperpanjang, Ini Aturan Perhotelan di Jawa dan Bali

Whats New
Hanya sampai Besok, Ini Cara Beli Pelatihan Pertama buat Peserta Prakerja Gelombang 18

Hanya sampai Besok, Ini Cara Beli Pelatihan Pertama buat Peserta Prakerja Gelombang 18

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.