Dorong Ekspor, Pemerintah Harus Luweskan Industri Manufaktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohamad Faisal menyarankan pemerintah mesti luweskan industri manufaktur guna mendorong ekspor.

Sebab, mandeknya eskpor saat ini dipengaruhi oleh ketimpangan ekspor antara komoditas dengan industri manufaktur.

"Kenapa ekspor kita lambat dan investasi di manufaktur mandek? Karena ekspor industri manufakturnya sangat tidak signifikan dibanding ekspor komoditas. Kalau mau dorong ekonomi, industri manufakturnya harus didorong," kata Faisal di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

Bahkan menurutnya, ekspor industri manufaktur harus lebih didorong ketimbang ekspor komoditas karena mampu menciptakan nilai tambah yang lebih banyak.

Baca juga: ISEI: Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi, RI Harus Genjot Manufaktur

Ini antara lain menciptakan lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat, menyerap banyak tenaga kerja, dan berandil besar untuk ekspor itu sendiri.

"Bukan berarti kita harus menekan investasi di komoditas, tidak. Tapi akan lebih baik bahan mentah kita itu diolah dulu sebelum bahan mentahnya dieskpor," jelas Faisal.

Adapun memacu industri manufaktur tak bisa hanya sekedar membuat regulasi untuk memperbaiki prosedur.

SHUTTERSTOCK Ilustrasi impor

Menurut Faisal, pemerintah harus membuat iklim usaha industri manufaktur kondusif.

"Kalau iklimnya tidak kondusif, biaya produksi masih tinggi, biaya logistik tinggi, upahnya tidak kompetitif, produktifitasnya tidak maksimal, bagaimana orang mau investasi? Ini kan orang mau investasi juga susah," ucap dia.

Baca juga: Perkuat Daya Saing, Industri Manufaktur Harus Lakukan Banyak Terobosan

Dia bilang, investor tidak mungkin mau berinvestasi jika masalah-masalah tadi belum diperbaiki.

Walaupun saat ini pemerintah tengah mentransformasikan pelayanan dalam bentuk digital untuk mempermudah prosedur.

Dalam sektor logistik misalnya, pemerintah perlu membuat strategi logistik nasional yang tepat, mengingat negara ini adalah negara kepualauan.

Perbaikan itu bisa ditempuh dengan memperbaiki jaringan pelabuhan, jaringan teknologi informasi, maupun masalah teknologi informasi dan komunikasi (ICT).

"Itu yang harus diatasi di luar permasalahan regulasi maupun tax incentive," pungkasnya.