Kebijakan Ekonomi Tak Populer Jokowi Pasca Pemilu yang Tuai Kritik Halaman 4

Kompas.com - 04/09/2019, 19:38 WIB

Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

Sakina Rakhma Diah Setiawan

Editor

Lihat Foto

Konsumsi Listrik Naik - Warga memasukkan nomer token untuk mengisi pulsa prabayar pada meter listrik di rumahnya di Kelurahan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Senin (28/4/2014). Cuaca panas di musim pancaroba membuat konsumsi listrik naik karena tingginya frekuensi penggunaan pendingin ruangan dan mesin pompa air. Kondisi ini membuat beban puncak sistem kelistrikan Jawa, madura, dan Bali, mencapai rekor tertinggi sebesar 22.974 megawatt. Kompas/Iwan Setiyawan (SET) 28-04-2014 DIMUAT 29/4/14 HAL 18 *** Local Caption *** Konsumsi Listrik Naik - Warga memasukkan nomer token untuk mengisi pulsa prabayar pada meter listrik di rumahnya di Kelurahan Cinangka, Sawangan, Kota Depok, Senin (28/4). Cuaca panas di musim pancaroba membuat konsumsi listrik naik karena tingginya frekuensi penggunaan pendingin ruangan dan mesin pompa air. Kondisi ini membuat beban puncak sistem kelistrikan Jawa, madura, dan Bali, mencapai rekor tertinggi sebesar 22.974 megawatt. Kompas/Iwan Setiyawan (SET) 28-04-2014 (KOMPAS/IWAN SETIYAWAN)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah baru-baru ini mengeluarkan kebijakan yang bisa jadi mimpi buruk bagi sebagian masyarakat.

BPJS Kesehatan yang selama ini diandalkan masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menikmati subsidi layanan medis, tarifnya akan naik.

Tak berhenti sampai di situ, tak berapa lama kemudian, pemerintah mengumumkan dicabutnya subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA pada 2020.

Kebijakan ini diambil di akhir periode pertama Jokowi, pasca penetapan dirinya sebagai presiden terpilih untuk kedua kalinya.

Padahal, sebelum Pemilu berlangsung, pemerintah terkesan menahan diri untuk mengeluarkan kebijakan tidak populer.

Bahkan, Jokowi pernah menganulir pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan pada Oktober 2018 lalu.

Saat itu, Jonan mengumumkan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Jokowi mengatakan, rencana tersebut memang ada, namun urung dilakukan.

Sebab, setelah dihitung-hitung, kenaikan harga BBM ternyata tidak memberikan keuntungan signifikan bagi Pertamina jika harga BBM jenis premium dinaikkan menjadi Rp 6.900- Rp 7.000 per liter.

Kebijakan pemerintah di penghujung periode pertamanya itu pun menuai berbagai kritik. Bahkan, muncul gerakan sarkastik yang nampak di media sosial.

Menyusul naiknya iuran BPJS Kesehatan diikuti pencabutan subsidi listrik 900 VA itu, muncul tagar #TdLBpjsNaikWeLoveJokowi yang menjadi tiga teratas trending topic Twitter hari ini.

Iuran BPJS Naik 100 Persen

Iuran BPJS Kesehatan akan mulai naik 100 persen per 1 Januari 2020.

Hal ini dilakukan untuk menutup defisit JKN.
Pemerintah tetap menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meski banyak pihak yang mengkritik.

Saat ini tercatat jumlah peserta BPJS Kesehatan sebanyak 223,3 juta jiwa. Kenaikan ini hanya berlaku untuk peserta kelas I dan II atau peserta non Penerima Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat dan daerah.

Peserta kelas I akan naik menjadi Rp 160.000 dan kelas II naik menjadi Rp 100.000.

Sementara itu, kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas III masih ditunda setelah Komisi IX dan XI DPR menolak usulan itu.