Dua Uppercut Jokowi untuk Kelas Menengah Indonesia

Atau semangat memindahkan Ibu Kota ke Kalimatan yang diperkirakan menelan dana hingga Rp 400 triliun lebih.

Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah diingatkan bahwa kenaikan biaya yang ditanggung langsung masyarakat akan menjadi warisan buruk di akhir periode pertamanya.

"Jangan sampai kanaikan yang tidak populer ini dan membebani rakyat bawah. Ini akan menjadi legacy Pak Jokowi di era periode pertama," ujar Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi saat rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Catat, Subsidi Listrik 24,4 Juta Pelanggan 900 VA Dicabut pada 2020

Pemerintah diminta lebih peka terhadap rakyat sebelum mengambil keputusan menaikan biaya-biaya yang akan berdampak langsung kepada masyarakat.

Anggota Komisi XI lainnya, Elviana dari Fraksi PPP menolak usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah. Ia heran pemerintah justru dengan mudah mau menambah beban rakyat.

Padahal kata dia, pemerintah punya cukup anggaran. Hal itu mengacu kepada semangat pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimatan dengan perkiraan dana lebih dari Rp 400 triliun.

Padahal defisit BPJS Kesehatan diperkirakan Rp 32,8 triliun pada 2019.

"Memindahkan ibu kota saja mampu kok," kata dia.

Baca juga: Buruh Hingga Pegusaha Ramai-ramai Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan