Kompas.com - 05/09/2019, 16:07 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kanan) dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Ratas itu membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayPresiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kanan) dan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/9/2019). Ratas itu membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan untuk kelas I dan kelas II juga pencabutan subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA pada 2020 menghentak publik.

Bagimana tidak, rencana itu disampaikan dalam tempo waktu yang tidak terlalu lama, hanya berselang sekitar satu pekan saja.

Penolakan pun deras mengalir, mulai dari anggota DPR, buruh, pengusaha, pelaku UMKM, hingga tentu saja para netizen.

Baca juga: Pengamat Soal Iuran BPJS Naik: Saya Tidak Bisa Menangkap Logikanya di mana

Dua rencana pemerintah ini ibarat pukulan uppercut yang dihujamkan dua kali ke uluh hati. Sesak.

"Boleh disebut sebagai pukulan ganda terutama bagi masyarakat dari golongan ekonomi menengah ke bawah," ujar analis politik Exposit Strategic Arif Susanto kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (5/9/2019).

Rencana pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan dan pencabutan subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA sukar untuk diterima.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab ketika inefisiensi masih menjerat pengelolaan utilitas publik, justru publik yang pertama diminta untuk menanggung beban persoalan tersebut.

Baca juga: Ini Tarif Listrik Berdasarkan Golongan Sebelum Subsidinya Dicabut

Arif menilai, problem pokok yang menjerat BPJS Kesehatan maupun PLN adalah adalah mismanajemen, termasuk carut marut pengelolaan yang sudah akut.

Dalam kasus BPJS Kesehatan misalnya, audit BPKP mengungkapan bahwa banyak data bermasalah dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Di antaranya yakni peserta ganda, peserta yang NIK-nya tidak sesuai, peserta yang sudah meninggal, hingga manipulasi data gaji karyawan oleh perusahaan.

Sementara itu PLN juga masih dirundung masalah pelik. Mulai dari kontrak yang kurang menguntungkan hingga persoalan korupsi.

Harusnya pembenahan manajemen BPJS Kesehatan dan PLN adalah hal pertama yang harus dilakukan agar kedua lembaga dapat menopang tugas negara untuk menghadirkan layanan yang prima sekaligus terjangkau.

Baca juga: Tak Ambil Pusing dengan Penolakan, Pemerintah Tetap Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Ironisnya pemerintah justru seakan melimpahkan segala persoalan itu ke masyarakat.

"Pada sisi lain, publik juga tidak mendapati sensitivitas penyelenggara negara," kata Arif.

Hal ini sangat kontra produktif dengan semangat pemerintah melakukan penggantian mobil dinas menteri misalnya yang menelan anggaran Rp 147 miliar.

Atau semangat memindahkan Ibu Kota ke Kalimatan yang diperkirakan menelan dana hingga Rp 400 triliun lebih.

Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah diingatkan bahwa kenaikan biaya yang ditanggung langsung masyarakat akan menjadi warisan buruk di akhir periode pertamanya.

"Jangan sampai kanaikan yang tidak populer ini dan membebani rakyat bawah. Ini akan menjadi legacy Pak Jokowi di era periode pertama," ujar Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi saat rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Catat, Subsidi Listrik 24,4 Juta Pelanggan 900 VA Dicabut pada 2020

Pemerintah diminta lebih peka terhadap rakyat sebelum mengambil keputusan menaikan biaya-biaya yang akan berdampak langsung kepada masyarakat.

Anggota Komisi XI lainnya, Elviana dari Fraksi PPP menolak usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dari pemerintah. Ia heran pemerintah justru dengan mudah mau menambah beban rakyat.

Padahal kata dia, pemerintah punya cukup anggaran. Hal itu mengacu kepada semangat pemerintah memindahkan ibu kota ke Kalimatan dengan perkiraan dana lebih dari Rp 400 triliun.

Padahal defisit BPJS Kesehatan diperkirakan Rp 32,8 triliun pada 2019.

"Memindahkan ibu kota saja mampu kok," kata dia.

Baca juga: Buruh Hingga Pegusaha Ramai-ramai Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.