Pemerintah Diminta Bikin Aturan Spesifik soal Tembakau Alternatif

Kompas.com - 05/09/2019, 19:02 WIB
Ilustrasi vape MakcouDIlustrasi vape

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menyusun aturan yang spesifik mengenai produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan dan rokok elektrik.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Anti Narkoba Indonesia (GANI) Djoddy Prasetio Widyawan menyarankan pembuat kebijakan untuk membuat regulasi bagi produk tembakau alternatif yang spesifik dan berbeda dengan regulasi yang diterapkan untuk rokok.

Dengan begitu, akan meminimalkan penyalahgunaan terhadap produk tersebut, namun di lain sisi juga membantu para perokok untuk lebih mudah beralih ke produk tembakau alternatif.

"Kami siap untuk dilibatkan pemerintah dan industri tembakau alternatif, khususnya produk tembakau yang dipanaskan, untuk mencari solusi bagi masyarakat lebih baik dan aman bagi kesehatan," kata dia dalam keterangannya, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Menata Produk Tembakau Alternatif, Jangan Tunggu Kecolongan

Djoddy juga menanggapi kasus penyalahgunaan narkoba pada produk tembakau alternatif, tepatnya di rokok elektrik yang menggunakan cairan nikotin.

“Industri tembakau alternatif ini menjadi korban dari oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memodifikasinya sebagai sarana atau media penggunaan narkoba,” jelas dia.

Sebelumnya, Pendiri dan Ketua Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) Indonesia Achmad Syawqie Yazid menyadari betul bahwa produk tembakau alternatif masih menuai pro dan kontra di masyarakat, termasuk para ahli.

Menurut Profesor dari Universitas Padjajaran Bandung itu, sebagian pihak menilai produk ini memiliki tingkat bahaya yang lebih rendah dari rokok biasa, namun sebagian lagi menyebut sama saja bahkan lebih berbahaya.

Namun sebagai peneliti bidang kesehatan, ia menilai perlu adanya riset mendalam tentang produk tembakau alternatif di Indonesia sehingga bisa menjadi acuan bersama.

Baca juga: Produk Tembakau Alternatif Masih Tuai Pro Kontra, Perlu Banyak Riset

Akan tetapi, sambil menunggu hal itu terwujud, Syawqie menilai pemerintahan perlu membuat aturan yang jelas terkait produk tembakau alternatif.

"Kami dorong perlu adanya aturan pemerintah terkait produk tembakau alternatif ini," ujarnya di sela-sela Asia Harm Reduction Forum (AHRF) ke-3 di Seoul, Korea Selatan, belum lama ini.

Peneliti Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP) dan anggota Koalisi Indonesia Bebas TAR (KABAR), Amaliya, juga mendorong adanya kerja sama antara pemerintah dan pelaku usaha di industri tembakau alternatif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

“Perlu peran pengawasan dan edukasi bahaya narkoba dari berbagai pihak khususnya BNN (Badan Narkotika Nasional)," terangnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bank Mandiri Berencana Terbitkan Green Bonds 300 Miliar Dollar AS Tahun Ini

Bank Mandiri Berencana Terbitkan Green Bonds 300 Miliar Dollar AS Tahun Ini

Whats New
Terapkan Merit Sistem dan Reformasi Birokrasi, Kemnaker Raih Predikat “Baik” dari KASN

Terapkan Merit Sistem dan Reformasi Birokrasi, Kemnaker Raih Predikat “Baik” dari KASN

Rilis
Pertama Kali, Kapal Tol Laut Bersandar di Pelabuhan Depapre

Pertama Kali, Kapal Tol Laut Bersandar di Pelabuhan Depapre

Rilis
Kemenaker Targetkan 500.000 Tenaga Kerja Terampil Dukung 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Kemenaker Targetkan 500.000 Tenaga Kerja Terampil Dukung 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
Indonesia Produsen Kopi Terbesar ke-4 di Dunia, tetapi Ekspornya Kalah dari Swiss

Indonesia Produsen Kopi Terbesar ke-4 di Dunia, tetapi Ekspornya Kalah dari Swiss

Whats New
Meterai Rp 10.000 Sudah Didistribusikan, Begini Tampilannya

Meterai Rp 10.000 Sudah Didistribusikan, Begini Tampilannya

Rilis
Diminta BI Turunkan Suku Bunga, Ini Respons Bank Mandiri

Diminta BI Turunkan Suku Bunga, Ini Respons Bank Mandiri

Whats New
Ada Rencana Bangun Bank Digital, Bank Mandiri Pilih Jalur Organik

Ada Rencana Bangun Bank Digital, Bank Mandiri Pilih Jalur Organik

Whats New
LPS: Suku Bunga Simpanan Perbankan Diproyeksi Terus Turun

LPS: Suku Bunga Simpanan Perbankan Diproyeksi Terus Turun

Whats New
Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Sandiaga: Rp 150 Triliun Keluar RI Tiap Tahun karena Kita Asyik Berlibur ke Negara Lain

Whats New
Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Bank Mandiri Perkirakan 10-11 Persen Debitur Restrukturisasi Gagal Bayar

Whats New
Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Lewat Platform Ini, UMKM Bisa Belajar Mengembangkan Bisnis Secara Digital

Whats New
Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Konsumsi BBM Diproyeksi Turun Terus, Ini Strategi Pertamina

Whats New
Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Erick Thohir Minta Semua Pihak Tinggalkan Ego Sektoral di Tengah Pandemi

Whats New
Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Klarifikasi Calon Petahana Dewan Pengawas Soal Dugaan Nepotisme di BPJS Ketenagakerjaan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X