Tarif Biodiesel Dibalas BM Susu, Uni Eropa Sebut Indonesia Langgar WTO

Kompas.com - 05/09/2019, 21:08 WIB
Ilustrasi susu UHT ShutterstockIlustrasi susu UHT

JAKARTA, KOMPAS.com -  Indonesia mengancam akan menerapkan Bea Masuk Anti Subsidi (BMAS) untuk produk susu Uni Eropa (UE). Langkah ini dilakukan sebagai balasan atas penerapan bea masuk anti subsidi untuk biodiesel Indonesia oleh Komisi Uni Eropa.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengusulkan, besaran tarif sebesar 20 hingga 25 persen.

Head of the Economic and Trade Section Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam Raffaele Quarto mengatakan, langkah tersebut melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang tak menghendaki adanya retaliasi tarif. 

"Jadi WTO tidak mengizinkan negara untuk mengenakan bea masuk secara sepihak sebagai pembalasan atau retaliasi atas tindakan yang telah dilakukan oleh negara lain," ujar Quarto ketika memberikan penjelasan kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Hadapi Uni Eropa, Aturan Teknis Moratorium Sawit Perlu Diterbitkan

Dia terheran-heran, mengapa Indonesia mempermasalahkan penerapan tarif anti subsidi yang diberlakukan oleh Uni Eropa ketika di sisi lain pihak Amerika Serikat telah menerapkan tarif yang jauh lebih tinggi.

Menurut Quarto, besaran tarif yang diberlakukan AS terhadap biodiesel Indonesia sebesar 35 persen hingga 65 persen, bahkan bea masuk anti dumping sebesar 90 persen hingga 277 persen untuk satu perusahaan.

"Saya tidak mendengar adanya masalah dengan Amerika Serikat terkait hal ini, padahal bisa dikatakan Amerika Serikat telah melarang biodiesel asal Indonesia untuk masuk ke pasar Amerika," ujar dia.

Baca juga: Gugat Uni Eropa ke WTO, Indonesia Seleksi 5 Firma Hukum Asing

Dia pun menegaskan, penerapan tarif sebesar 8 hingga 18 persen terhadap produk biodiesel Indonesia didasarkan pada hasil investigasi yang legal, sehingga tidak melanggar aturan WTO. Proses investigasi atas laporan asosiasi perusahaan biodiesel setempat pun sesuai dengan persetujuan pemerintah Indonesia.

Selain itu, menurut dia, pemberlakuan tarif untuk produk susu bakal merugikan perekonomian Indonesia. Aksi balas tersebut dinilai tidak memberi nilai ekonomi apapun kepada Indonesia. 

"(Tarif balasan) Tidak hanya ilegal dari hukum perdagangan internasional, tetapi juga secara ekonomis tidak menguntungkan, dan justru merugikan untuk industri Indonesia yang menggunakan produk susu asal Eropa," tukas dia.

Baca juga: Ini 10 Negara Kawasan Uni Eropa dengan Rasio Utang Terbesar

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Pertagas Catatkan Kinerja Positif Sepanjang 2021, Laba Bersih Capai 127,2 Juta Dollar AS

Rilis
Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Tak Naikkan BBM, Menkeu: Kas Pertamina Sudah Defisit Rp 35,28 Triliun

Whats New
Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Rampung Pertengahan 2023, Pembangunan Makassar New Port Sudah Capai 86,9 Persen

Whats New
Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Apa Itu Kartu Kredit: Definisi, Untung Rugi, dan Syarat Memilikinya

Whats New
E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

E-Toll Bakal Digantikan MLFF, BRI: Mempengaruhi Kinerja Brizzi

Whats New
Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Kejar Target Diresmikan Juni 2022, Pengerjaan Tol Cibitung-Cilincing Dikebut

Whats New
Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Lengkap, Ini Rincian Biaya Haji 2022 per Embarkasi

Spend Smart
Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Anggaran Bansos APBN 2022 Naik Rp 18,6 Triliun, Totalnya Jadi Rp 431,5 Triliun

Whats New
Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Cara Membuat SKCK Online 2022, Lengkap dengan Syarat dan Biayanya

Spend Smart
Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Calon Investor Bertambah, Wanaartha Life Belum Sampaikan Skema Pembayaran

Whats New
Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Tunda Rencana IPO 2 Anak Usaha, Pelindo: Kami Masih Punya Dana Besar

Whats New
Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Cerita Penjual Masker Pasar Pramuka: Dulu Sehari Bisa Jual Berkarton-karton, Kini 10 Boks Saja Sudah Lumayan...

Work Smart
Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Disetujui Jokowi, Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik

Whats New
Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Gandeng Digidata, Bank BJB Permudah Verifikasi Calon Nasabah

Whats New
Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Subsidi Gaji Rp 1 Juta untuk Pekerja Segera Cair, Ini Kriteria dan Cara Cek Penerimanya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.