Dirut WIKA soal Ibu Kota Baru: Kita Wajib Ikut...

Kompas.com - 06/09/2019, 18:42 WIB
Dirut PT Wijaya Karya Tumiyana (berbatik) KOMPAS.com/ERLANGGA DJUMENADirut PT Wijaya Karya Tumiyana (berbatik)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) [ Kompas100] mengaku siap ambil bagian dapam pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Direktur Utama WIKA Tumiyana mengatakan, banyak proyek infrastruktur yang bisa digarap pihaknya di ibu kota baru.

“Kita punya kemampuan enggak di sana (pembangunan ibu kota baru), kalau kita punya, kita wajib ikut (berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru),” ujar Tumiyana di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

Baca juga: Dirut Hutama Karya: Pembangunan Ibu Kota Baru Itu Seru...

Menurut Tumiyana, pemerintah tak bisa sendiri membangun infrastruktur di ibu kota baru tersebut. Sebab, pembangunan ibu kota baru akan memakan dana besar.

Atas dasar itu, pemerintah perlu menggandeng swasta dalam melakukan pembangunan. Misalnya, dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha ( KPBU).

“Negara semakin maju, kerjasama dengan badan usaha jangka panjang supaya spending tidak lari ke sana, tapi larinya bagaimana mengangkat martabat saudara-saudara kita di bawah supaya menurunkan ratio 9 persen itu,” kata Tumiyana.

Baca juga: Fadli: Aspirasi Publik Harus Didengarkan Mengenai Perpindahan Ibu Kota

Pemerintah sendiri sudah menentukan lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara sebagai pengganti DKI Jakarta.

Daerah yang dimaksud, berada di sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sementra itu, melansir data Bappenas, kebutuhan anggaran pemindahan ibu kota mencapai Rp 466 triliun.

Rinciannya, Rp 32,7 triliun digunakan untuk membangun gedung eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan menggunakan skema KPBU. Sedangkan untuk istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri akan menggunakan APBN.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X