[POPULER MONEY] Perusahaan Korea dan Jepang Enggan Relokasi ke RI | Ragam Modus Pembobolan Rekening

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo curhat bahwa tak ada satu pun perusahaan dari China yang direlokasi ke Indonesia. 

Ternyata, hal itu tak terjadi hanya pada perusahaan dari China, namun juga perusahaan dari Korea Selatan dan Jepang.

Berita tersebut menjadi yang terpopuler sepanjang hari Jumat (06/09/2019). Berita lain yang juga masuk terpopuler adalah tips aman dalam transaksi perbankan melalui internet. Berikut adalah daftar terpopulernya:

1. Tak hanya China, Perusahaan Jepang dan Korea Juga Ogah Lirik RI

Dalam dua bulan terakhir, tidak ada satupun dari 33 perusahaan yang mau merelokasi bisnisnya dari China ke Indonesia. Sebanyak 23 perusahaan tersebut pindah ke Vietnam, dan 10 lainnya pindah ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Informasi ini didapat oleh Presiden RI Joko Widodo dari laporan kantor perwakilan Bank Dunia di Indonesia.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan, peristiwa relokasi perusahaan luar negeri yang berujung enggan masuk ke RI bukan hanya terjadi saat ini. Baca selengkapnya di sini.

2. Nasabah Perlu Waspada, Ini Ragam Modus Pembobolan Rekening Bank

Kasus pembobolan rekening bank nasabah kembali terjadi belakangan ini. Setelah pekan lalu lini masa instagram diramaikan akun @Wisnukumoro mengaku isi rekeningnya di Jenius BTPN raib pada 29 Agustus 2019 yang ia duga akibat ulah peretas.

Pembobolan diketahui berawal dari pesan masuk ke ponselnya berisi kode verifikasi untuk masuk ke akun. Permintaan lantas ia tolak. Merasa curiga, akun kemudian ia blokir tetapi tidak berhasil. Hingga akhirnya peretas berhasil masuk dan secara bertahap menguras rekeningnya dalam waktu seharian.

Pihak BTPN pun tengah melakukan proses investigasi dan dana simpanan nasabah pun telah dikembalikan oleh pihak Jenius. Head of Digital Banking BTPN Irwan S Tisnabudi mengatakan, pihak bank pun melakukan edukasi agar nasabahnya memahami pentingnya keamanan data. Selengkapnya silakan baca di sini.

3. Telkom Indonesia Buka 3 Lowongan Kerja, Apa Saja?

Perusahaan pelat merah PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk kembali membuka lowongan pekerjaan. Pembukaan lowongan pekerjaan itu ditandai dengan mengajak Anda bergabung dalam Great People Trainee Program (GPTP) batch XI.

"Telkom Group mengajak talenta-talenta terbaik bangsa untuk bergabung melalui Great People Trainee Program sesuai minat, keahlian dan kompetensi untuk memenuhi tuntutan global. Peluang bergabung terbuka lebar bagi talenta kreatif yang bersemangat menimba pengalaman dan siap memperkuat supertim kami," jelas Telkom Indonesia pada laman resminya, Jumat (6/9/2019).

Adapun pendaftarannya dibuka mulai tanggal 3-17 September 2019. Selengkapnya silakan baca di sini.

4. Uang Nasabah Sempat Hilang Rp 80 Juta, BRI Beri Tips Aman Transaksi

Lini masa sosial media Twitter dihebohkan oleh akun @adty**r yang mengunggah kronologi kejadian hilangnya dana di rekeningnya hingga Rp 80 juta. Ia merupakan nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Setelah buku tabungannya dicetak, terjadi penarikan dana sebesar Rp 70 juta pada periode 28 Agustus 2019 hingga 2 September 2019 dengan nominal masing-masing Rp 2,5 juta. Adapun kemudian, terjadi penarikan susulan sebesar Rp 10 juta.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi oleh Kompas.com, pihak BRI melalui Corporate Secretary Heri Purnomo menjelaskan nasabah tersebut menyimpan dananya menjelaskan telah mengganti dana nasabah tersebut sebesar 100 persen. Selengkapnya silakan baca di sini.

5. Sri Mulyani: Masyarakat Mampu Harus Ikut Urunan BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai pemerintah tidak bisa sendirian untuk mencegah defsit BPJS Kesehatan. Menurut dia, untuk masyarakat miskin, negara akan selalu hadir. Namun untuk yang mampu diharapkan bisa membantu mengatasi defisit tersebut.

"Jadi kami ingin menyampaikan kepada anggota dewan bahwa APBN selalu hadir untuk masyarakat miskin," ujarnya saat rapat kerja dengan Banggar DPR, Jakarta, Jumat (6/9/2019).

"Namun untuk masyarakat yang mampu, dia harus ikut urunan (BPJS Kesehatan)," sambungnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, pemerintah pusat dan daerah sudah menanggung iuran lebih dari 120 juta peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Angka itu belum termasuk peserta BPJS Kesehatan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri yang sebagian iurannya dibayar pemerintah. Selengkapnya silakan baca di sini.