Kemensos Terjunkan Tim Validasi Penerima PKH di Papua dan Papua Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Sosial (Kemensos) menerjunkan tim validasi untuk mendata calon keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) di Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat. Validasi juga dilakukan di Kabupaten Nduga dan Kabupaten Puncak, Provinsi Papua.

Menteri Sosial (Mensoso) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, tim Kemensos tersebut akan bertugas selama sepuluh hari untuk menyisir warga tidak mampu/pra-sejahtera yang belum mendapatkan bantuan PKH dari pemerintah.

"Mereka akan mendata by name by address calon KPM PKH yang memenuhi kriteria yang ditentukan," kata Agus dalam keterangannya, Minggu (7/9/2019).

Baca juga: 100.000 Botol Sabun Pesanan Jokowi Sudah Dikirim, Eli Lulus dari PKH

Agus menjelaskan, jumlah calon KPM yang akan dilakukan proses validasi sebanyak sebanyak 751 keluarga. Mereka saat ini berada di distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw.

Guna verifikasi dan validasi, calon KPM akan diminta membawa identitas yang dibutuhkan setelah sebelumnya diberikan pemberitahuan melalui Dinas Sosial setempat.

"Warga tidak mampu di Kabupaten Tambrauw merupakan calon KPM PKH Akses yaitu bantuan yang diberikan kepada warga tidak mampu karena kondisi geografis. Dengan dilaksanakannya validasi ini maka seluruh Kabupaten di Papua Barat sudah terjangkau PKH," tuturnya.

Mensos menyebutkan, dari 514 kab/kota, tersisa satu kabupaten di Papua Barat dan dua kabupaten di Papua yang belum tersentuh PKH. Terdapat 914 kabupaten yang termasuk PKH Akses dan baru satu dari kecamatan per kabupaten yang sudah melaksanakan PKH.

Sementara itu, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menambahkan, pihaknya juga akan melakukan verifikasi dan validasi di Kabupaten Puncak dan Nduga. Tercatat sebanyak 3.437 keluarga calon KPM di Distrik Ilaga Kabupaten Puncak dan sebanyak 294 keluarga berada di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga.

"Mereka akan mendapatkan PKH Akses dan PKH Adaptif. Jika dalam validasi ditemukan ada unsur PKH maka mereka juga akan mendapatkan PKH. Unsur KPM PKH yang dimaksud adalah mereka mempunyai ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas dan lansia," jelas Harry.

Harry menerangkan, tim yang diterjunkan ini terdiri dari enam orang dan diketuai Agustinus Sunarman Kepala Seksi Terminasi PKH.

Guna mempermudah pencairan diketiga daerah tersebut, Kemensos membuka peluang dilakukan pencairan secara offline dengan menggunakan mesin adc offline milik BNI dan Mandiri. Sementara itu BRI akan menggunakan Vsat.

Baca juga: Menpan RB: ASN di Papua Tak Terimbas Aksi Demo

Rekrutmen pendamping

Seiring dengan validasi calon KPM, Kemensos juga akan melakukan rekrutmen pendamping PKH secara Offline karena sulitnya wilayah.

Harry menerangkan, rekrutmen secara offline pernah dilakukan disejumlah daerah di Papua yang mempunyai wilayah sulit seperti distrik Asmat.

"Kriteria SDM PKH di Kabupaten Nduga, Puncak dan Tambrauw bisa kita sesuaikan yang tadinya Sarjana Sosial menjadi SMA. Yang penting diusahakan orang lokal. Idealnya satu pendamping bisa melayani 200-250 KPM. Untuk itu, jumlah SDM yang dibutuhkan di Kenyam sebanyak dua orang," katanya..

"Sebenarnya 2017 di Kabupaten Nduga sudah ada dua orang pendamping dan lima orang Administrator Pengolah Data. Namun karena mereka tidak aktif maka data KPM tidak masuk di BDT. Sekarang mereka akan kita aktifkan kembali dibantu pendamping dari Wamena untuk melakukan verifikasi," tambah dia.