Kemenko Kemaritiman: Pelindo III Hentikan Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Kompas.com - 08/09/2019, 09:10 WIB
Sebuah kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Pelindo III sebagai pengelola Pelabuhan Benoa berencana kembangkan pelabuhan marina di dalam kawasan Pelabuhan Benoa. 

ARSIP PELABUHAN BENOA Sebuah kapal pesiar di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Pelindo III sebagai pengelola Pelabuhan Benoa berencana kembangkan pelabuhan marina di dalam kawasan Pelabuhan Benoa.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pelindo III (Persero) tidak akan melanjutkan reklamasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Alasannya karena proyek tersebut telah menyebabkan masalah lingkungan.

"Disepakati PT Pelindo III tidak akan melanjutkan perluasan penumpukan material, Pelindo III akan memitigasi dampaknya, dan merestorasi kondisi lingkungan di kawasan dan perairan Pelabuhan Benoa. Jadi, yang rusak-rusak diperbaiki, yang tidak bagus dirapikan," kata Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin di Denpasar, Sabtu (7/9/2019).

Kesepakatan penanganan masalah pengembangan Pelabuhan Benoa ini mengacu hasil rapat di Kemenko Kemaritiman, Senin (2/9/2019) lalu.

Baca juga: Pelindo III Tanam 50.000 Bibit Bakau di Pelabuhan Benoa

Rapat tersebut selain Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim, juga dihadiri Kadis Perhubungan Bali, KSOP Benoa, Asdep Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan II Kementerian BUMN, serta Dirut dan Direktur Teknik Pelindo III.

Menurut Ridwan, mengacu pada keputusan rapat, maka setelah penataan awal Pelindo III bersama KSOP Benoa akan meninjau kembali dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Benoa yang berlaku saat ini dan akan mengusulkan rencana terinci dengan memperhatikan RIP yang berlaku, kondisi saat ini, dan arahan Gubernur Bali.

"Pemerintah melalui Kemenko Maritim membentuk Tim Koordinasi Pemantauan yang terdiri atas para pejabat dan pakar dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk mengumpulkan data dan informasi terkait, serta menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat, Pemprov Bali dan Pelindo III terkait kondisi dan tindak lanjut pengembangan Pelabuhan Benoa," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Bali Minta Pelindo III Stop Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Tim tersebut, lanjut Ridwan, akan mengumpulkan informasi secara objektif dan ilmiah, membuat masukan dan rekomendasi apa yang harus dilakukan supaya objektif, profesional dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan jangka panjang.

"Rekomendasi tindak lanjut akan disusun dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah, dan kearifan lokal," ucapnya.

Kepentingan nasional yang dimaksud, kata Ridwan, yakni untuk mendorong pertumbuhan pariwisata.

"Kita tahu Bali adalah andalan Indonesia sehingga Pelabuhan Benoa yang dirancang sebagai pelabuhan utama untuk kapal pesiar atau cruise bisa berkembang dan berkontribusi untuk nasional dan daerah. Kepentingan daerah yang disampaikan Pak Gubernur dalam suratnya akan menjadi pertimbangan penting dalam menyusun rencana berikutnya, di samping kearifan lokal juga harus diperhatikan," katanya.

Baca juga: Ditanya Soal Reklamasi Teluk Benoa, Jokowi Balik Bertanya

Oleh karena itu, ucap Ridwan, dalam tinjauan ulang dokumen Rencana Induk Pelabuhan Benoa, setidaknya nanti harus memperhatikan tiga hal yakni prioritas utama kepentingan umum untuk mendukung Pelabuhan Benoa, kemudian relokasi pelabuhan gas atau pelabuhan curah di Pelabuhan Benoa ke wilayah yang baru karena menurut para pakar berbahaya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X