Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenko Kemaritiman: Pelindo III Hentikan Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Kompas.com - 08/09/2019, 09:10 WIB
Erlangga Djumena

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pelindo III (Persero) tidak akan melanjutkan reklamasi di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Alasannya karena proyek tersebut telah menyebabkan masalah lingkungan.

"Disepakati PT Pelindo III tidak akan melanjutkan perluasan penumpukan material, Pelindo III akan memitigasi dampaknya, dan merestorasi kondisi lingkungan di kawasan dan perairan Pelabuhan Benoa. Jadi, yang rusak-rusak diperbaiki, yang tidak bagus dirapikan," kata Deputi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin di Denpasar, Sabtu (7/9/2019).

Kesepakatan penanganan masalah pengembangan Pelabuhan Benoa ini mengacu hasil rapat di Kemenko Kemaritiman, Senin (2/9/2019) lalu.

Baca juga: Pelindo III Tanam 50.000 Bibit Bakau di Pelabuhan Benoa

Rapat tersebut selain Deputi Infrastruktur Kemenko Maritim, juga dihadiri Kadis Perhubungan Bali, KSOP Benoa, Asdep Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan II Kementerian BUMN, serta Dirut dan Direktur Teknik Pelindo III.

Menurut Ridwan, mengacu pada keputusan rapat, maka setelah penataan awal Pelindo III bersama KSOP Benoa akan meninjau kembali dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Benoa yang berlaku saat ini dan akan mengusulkan rencana terinci dengan memperhatikan RIP yang berlaku, kondisi saat ini, dan arahan Gubernur Bali.

"Pemerintah melalui Kemenko Maritim membentuk Tim Koordinasi Pemantauan yang terdiri atas para pejabat dan pakar dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi untuk mengumpulkan data dan informasi terkait, serta menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah pusat, Pemprov Bali dan Pelindo III terkait kondisi dan tindak lanjut pengembangan Pelabuhan Benoa," ujarnya.

Baca juga: Gubernur Bali Minta Pelindo III Stop Reklamasi di Pelabuhan Benoa

Tim tersebut, lanjut Ridwan, akan mengumpulkan informasi secara objektif dan ilmiah, membuat masukan dan rekomendasi apa yang harus dilakukan supaya objektif, profesional dan bermanfaat bagi masyarakat luas dan jangka panjang.

"Rekomendasi tindak lanjut akan disusun dengan memperhatikan kepentingan nasional, kepentingan daerah, dan kearifan lokal," ucapnya.

Kepentingan nasional yang dimaksud, kata Ridwan, yakni untuk mendorong pertumbuhan pariwisata.

"Kita tahu Bali adalah andalan Indonesia sehingga Pelabuhan Benoa yang dirancang sebagai pelabuhan utama untuk kapal pesiar atau cruise bisa berkembang dan berkontribusi untuk nasional dan daerah. Kepentingan daerah yang disampaikan Pak Gubernur dalam suratnya akan menjadi pertimbangan penting dalam menyusun rencana berikutnya, di samping kearifan lokal juga harus diperhatikan," katanya.

Baca juga: Ditanya Soal Reklamasi Teluk Benoa, Jokowi Balik Bertanya

Oleh karena itu, ucap Ridwan, dalam tinjauan ulang dokumen Rencana Induk Pelabuhan Benoa, setidaknya nanti harus memperhatikan tiga hal yakni prioritas utama kepentingan umum untuk mendukung Pelabuhan Benoa, kemudian relokasi pelabuhan gas atau pelabuhan curah di Pelabuhan Benoa ke wilayah yang baru karena menurut para pakar berbahaya.

Yang ketiga, pengembangan di Pelabuhan Benoa untuk penyediaan tangki bahan bakar bagi kapal pesiar (cruise). Hal ini  karena selama ini kapal pesiar tersebut justru mengisi bahan bakar di Singapura.

Selain itu juga bisa untuk memasok avtur untuk kebutuhan Bandara Internasional Ngurah Rai.

"Tidak akan dibikin mal lah di situ, tetapi dibuat untuk mendukung operasional pelabuhan, tidak dilanjutkan penumpukan material di situ. Akan dirapikan supaya air mengalir lebih lancar, lumpur-lumpur yang melintas tidak akan melintas lagi, dan dimulai penanaman mangrove," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ridwan juga menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak karena akibat proyek dumping I dan dumping II di sekeliling Pelabuhan Benoa telah menyebabkan kerusakan lingkungan.

"Terkait kerusakan lingkungan, semua pihak tentu tidak ada yang mengharapkan. Kesalahan mendasar, kesalahan teknis, kesalahan tata kelola ini akan kami perbaiki. Kita semua hendaknya sama-sama mengusung masalah ini ke arah yang positif, bagaimana caranya agar masalah menjadi pelajaran bagi kita. Dan jangan masalahnya yang kita kembangkan, tapi solusinya yang kita kembangkan," kata Ridwan.

Sebelumnya Wayan Koster meminta Pelindo III segera menghentikan reklamasi di areal seluas 85 hektare di sekeliling Pelabuhan Benoa, Denpasar, karena telah menghancurkan ekosistem bakau seluas 17 hektar dan memicu terjadinya sejumlah pelanggaran.

Baca juga: Indonesia Negara Maritim, Mengapa Belum Jadi Pemasok Ikan Terbesar?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Kebutuhan Dalam Negeri Jadi Prioritas Komersialisasi Migas

Whats New
Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Ratusan Sapi Impor Asal Australia Mati Saat Menuju RI, Badan Karantina Duga gara-gara Penyakit Botulisme

Whats New
Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Watsons Buka 3 Gerai di Medan dan Batam, Ada Diskon hingga 50 Persen

Spend Smart
Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Utang Pemerintah Kian Bengkak, Per Februari Tembus Rp 8.319,22 Triliun

Whats New
Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Heran Jasa Tukar Uang Pinggir Jalan Mulai Menjamur, BI Malang: Kurang Paham Mereka Dapat Uang Dari Mana...

Whats New
Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan 'Open Side Container'

Dongkrak Performa, KAI Logistik Hadirkan Layanan "Open Side Container"

Whats New
Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Sumbangan Sektor Manufaktur ke PDB 2023 Besar, Indonesia Disebut Tidak Alami Deindustrialisasi

Whats New
Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Harga Bahan Pokok Jumat 29 Maret 2024, Harga Ikan Tongkol Naik

Whats New
Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Modal Asing Kembali Cabut dari RI, Pekan Ini Nilainya Rp 1,36 Triliun

Whats New
Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Kerap Kecelakaan di Perlintasan Sebidang, 5 Lokomotif KA Ringsek Sepanjang 2023

Whats New
Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Kemenag Pastikan Guru PAI Dapat THR, Ini Infonya

Whats New
Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Harga Emas Antam Meroket Rp 27.000 Per Gram Jelang Libur Paskah

Whats New
Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Kapan Seleksi CPNS 2024 Dibuka?

Whats New
Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Info Pangan 29 Maret 2024, Harga Beras dan Daging Ayam Turun

Whats New
Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Antisipasi Mudik Lebaran 2024, Kemenhub Minta KA Feeder Whoosh Ditambah

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com