Bank Dunia Anjurkan Konglomerasi Keuangan Diawasi, Ini Kata OJK

Kompas.com - 09/09/2019, 08:27 WIB
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) OJKOtoritas Jasa Keuangan (OJK)

JAKARTA, KOMPAS.comBank Dunia menganjurkan Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) melakukan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan.  Hal ini untuk meminimalkan risiko krisis keuangan.

Anjuran yang disampaikan dalam paparan bertajuk Global Economic Risk and Implications for Indonesia ini, lantaran ukuran konglomerasi keuangan sangat besar. Bahkan menurut Bank Dunia, mereka ini menguasai 88 persen aset perbankan nasional.

Bank Dunia juga menyarankan agar OJK membentuk divisi baru setingkat deputi komisioner pengawas terhadap konglomerasi keuangan tersebut. Yakni semacam pengawas perbankan, pengawas pasar modal, maupun pengawas industri keuangan non bank (IKNB).

Baca juga: Konglomerasi Usaha Rakyat dengan Koperasi Venture Builder

Menanggapi hal itu, Deputi Komisioner Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Srategis OJK Anto Prabowo mengatakan bahwa fungsi pengawasan tetap dilakukan kepada entitas utamanya.

“Pendekatan pengawasan yang diambil adalah pengawasan konglomerasi keuangan dilakukan oleh pengawas yang mengawasi entitas utamanya,” katanya seperti dikutip dari Kontan, Senin (9/9/2019).

"Jika bank adalah entitas utamannya maka pengawasan terintegrasi dilakukan oleh Pengawas Perbankan, begitu juga dengan pengawasan Entitas Utama di industri pasar modal dan IKNB," tambah dia.

Sementara terhadap konglomerasi keuangan yang jangkauannya lintas sektor, mencakup perbankan, IKNB, pasar modal, hingga modal ventura Anto bilang OJK juga sudah memiliki instrumen pengawasan yang terintegrasi dengan membentuk Komite Pengawasan Terintegrasi.

“Sedangkan tools yg digunakan dalam menilai tingkat kesehatan dan profil risiko suatu konglomerasi keuangan, OJK telah menerapkan apa yang dinamakan dengan IRR (Integrated Risk Rating) dan supervisory plan serta mengintegrasikan seluruh data lintas sektor,” ucap dia.

Baca juga: Cerita Sri Mulyani Saat “Dibajak” Jokowi dari Bank Dunia

Alih-alih membuat divisi baru, Anto menilai langkah pengawasan terintegrasi ini pun lebih efisien dan efektif.

Sementara Presiden Direktur PT Bank Cental Asia Tbk (BBCA) Jahja Setiatmadja mengamini hal OJK. Dia menilai pendirian divisi baru pengawas konglomerasi keuangan sejatinya tak perlu dilakukan.

“Tidak bisa, itu hanya bisa dalam teori saja. Lagipula aset perbankan nasional kini juga dikuasai oleh empat bank pelat merah yang mungkin sudah mencapai 50 persen dari total aset,” katanya.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X