Satgas Investasi OJK Diminta Berhati-hati Tentukan Status Pinjaman Online Ilegal

Kompas.com - 09/09/2019, 20:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi menemukan sebanyak 123 pinjaman online (pinjol) ilegal. Kini ratusan pinjol tersebut sudah blokir dengan bantuan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo).

Keberadaan pinjaman ilegal masih sangat mengkhawatirkan karena jumlah yang beredar di internet dan aplikasi telepon genggam masih marak.

Menanggapi itu, Marcomm dan Digital Marketing Manager DanaBagus, Vincent Sebastian Gumuljo berharap Satgas Investigasi OJK agar lebih berhati-hati menyampaikan daftar temuan fintech ilegal.

Pasalnya, nama brand fintech ilegal tersebut banyak yang mirip atau hampir sama dengan yang memiliki izin.

Baca juga : Ini Daftar 123 Fintech Ilegal Temuan Terbaru Satgas Waspada Investasi

"Terkait informasinya itu (daftar) sebenarnya baik dan sangat membantu masyarakat, dan Dana Bagus yang dicantumkan dalam artikel tersebut memang bukan Dana Bagus yang merupakan brand P2P Lending, kami," kata Vincent ketika dihubungi Kompas.com, Jakarta, Senin (9/9/2019).

Vincent menjelaskan pada daftar fintech ilegal yang dirilis Satgas Investasi terdapat Dana Bagus Pinjaman, tepatnya nomor urut 15.

Memang ada perbedaan pada penulisan kedua brand ini, salah satunya memiliki spasi sedang milik PT Dana Bagus Indonesia tidak.

"Kebetulan brand saya juga DanaBagus dari PT Dana Bagus Indonesia. Namun karena ada salah satu paragraf yang hanya menuliskan 'Dana Bagus' jadi saya yang disoroti," tuturnya.

"Mengingat saat ini jika melihat melalui search engine maupun playstore applikasi yang muncul dengan keywords "Dana Bagus" or "Dana Bagus Pinjaman" hanya appliksi saya yang muncul. Mungkin yang ilegal sudah di-blokir," tambahnya.

Dia menambahkan, DanaBagus di bawah naungan PT Dana Bagus Indonesia sudah terdaftar secara resmi dan diawasi oleh OJK sejak Desember 2018. Bahkan, DanaBagus juga masuk sebagai perushaan fintech yang tergabung dalam Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

Ia menilai, jika penyebutan nama fintech illegal dalam daftar makan bisa menimbulkan dampak negatif.

"Dampak ke sisi citra perusahaan tentu kami khawatirkan. Kami juga sangat berharap supaya hal ini jangan sampai memberikan dampak negatif, seperti penurunan demand serta kepercayaan masyarakat terhdap platform pinjaman DanaBagus milik kami," terangnya.

Baca juga : Masuk Daftar Hitam Fintech Ilegal OJK, Ini Penjelasan Bitrexgo

Sebelumnya, Satgas Waspada Investasi menemukan sebanyak 123 pinjaman online ilegal. Keberadaan pinjaman ilegal masih sangat mengkhawatirkan karena jumlah yang beredar di internet dan aplikasi telepon genggam tetap banyak.

"Jadi kami mengharapkan masyarakat dapat lebih jeli sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman secara online dengan melihat apakah fintech lending tersebut telah terdaftar di OJK atau belum,"kata Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Tobing dalam keterangan resminya, Jumat (6/9/2019)..

Tongam menjelaskan, pihaknya secara rutin terus melakukan pencarian teknologi finansial (tekfin) ilegal di internet, aplikasi dan media sosial untuk kemudian mengajukan temuan tekfin pinjaman online ilegal itu untuk diblokir kepada Kementerian Kominfo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenaker: Dunkin' Donuts Sepakat Bayar THR Pekerja

Kemenaker: Dunkin' Donuts Sepakat Bayar THR Pekerja

Whats New
Wall Street Menghijau, Saham–saham Perbankan Meroket

Wall Street Menghijau, Saham–saham Perbankan Meroket

Whats New
Bertemu Presiden WEF, Pemerintah RI Bahas Pencabutan Larangan Ekspor CPO hingga IKN

Bertemu Presiden WEF, Pemerintah RI Bahas Pencabutan Larangan Ekspor CPO hingga IKN

Whats New
Kemenkeu: Penambahan Dana Subsidi dan Kompensasi Energi Dituangkan dalam Keppres

Kemenkeu: Penambahan Dana Subsidi dan Kompensasi Energi Dituangkan dalam Keppres

Whats New
[POPULER MONEY] Kenapa Indonesia Impor BBM dari Singapura | Empat Bulan Berturut-turut APBN Surplus

[POPULER MONEY] Kenapa Indonesia Impor BBM dari Singapura | Empat Bulan Berturut-turut APBN Surplus

Whats New
Menko Airlangga Sebut Perang Rusia-Ukraina Bisa Picu Harga Mi Instan Naik

Menko Airlangga Sebut Perang Rusia-Ukraina Bisa Picu Harga Mi Instan Naik

Whats New
Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Kode Bank BNI dan Cara Transfer Antarbank di ATM dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat ATM BRI dan BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Cara Top Up Gopay Lewat m-Banking BCA hingga OneKlik Secara Mudah

Spend Smart
Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Inilah 5 Sekolah Termahal di Indonesia, SPP-nya Hingga Ratusan Juta

Spend Smart
Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Bos Krakatau Steel Pimpin Asosiasi Industri Besi-Baja se-Asia Tenggara

Rilis
Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Luncurkan Livin' Investasi, Bank Mandiri Targetkan Pertumbuhan Bisnis Wealth Management

Whats New
Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Jobseeker, Simak 10 Tips Ikut Job Fair Agar Sukses Dapat Pekerjaan

Work Smart
Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Kuasa Hukum Korban Berharap Aset KSP Indosurya Ditelusuri Lagi

Whats New
UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

UMKM Ingin Menjual Produk ke Pemerintah? Ini Daftar E-Katalog LKPP

Smartpreneur
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.