Pemerintah Izinkan Investor Asing Kuasai 70 Persen Lahan di Pulau Kecil

Kompas.com - 11/09/2019, 16:30 WIB
Teluk Waerana Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, saat matahari terbenam. Pulau-pulau kecil di sekitarnya terlihat sangat unik, Senin (28/8/2017). KOMPAS.COM/MARKUS MAKURTeluk Waerana Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, saat matahari terbenam. Pulau-pulau kecil di sekitarnya terlihat sangat unik, Senin (28/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) melakukan penataan izin pemanfaatan perairan, termasuk pulau- pulau kecil.

Salah satunya yakni bisa memberikan izin pemanfaatkan 70 persen lahan di pulau kecil untuk Penanaman Modal Asing (PMA) atau investor asing.

"Untuk meningkatkan pengendlian, pemanfaatan lahan pulau-pulau kecil dengan adanya pembatasan luasan lahan dan pemenfaatan pulau kecil," ujar Sekjen KKP Nilanto Perbowo saat membuka acara sosialisasi aturan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

"Di mana paling sedikit 30 persen dikuasai secara langsung oleh negara dan paling banyak 70 persen dari luas lahan yang bisa dimanfaatkan oleh PMA," sambungnya.

Baca juga: KKP dan SKK Migas Sepakati Kerja Sama Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 8 Tahun 2019, investor yang memanfaatkan 70 persen lahan di pulau kecil harus mengalokasikan 30 persen lahan untuk ruang terbuka hijau.

Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan dalam rangka penanaman modal asing harus mendapatkan izin dari Menteri.

Untuk dapat izin pemanfaatkan pulau kecil tersebut, investor harus mengajukan permohonan kepada Menteri melalui permohonan Online Single Submision (OSS).

Baca juga: Pemerintah Diminta Hentikan Perizinan Tambang di Pulau-pulau Kecil

Investor bisa mendapatkan izin pemanfaatkan pulau kecil dan perairan setelah memenuhi sejumlah komitmen.

Antara lain penjelasan rencana usaha, rencana pemberian akses publik, rencana kerjasama dengan peserta Indonesia dan rencana pengalihan saham secara bertahap kepada peserta Indonesia.

Izin berlaku untuk masa pemanfaatkan paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang. Menteri KKP wajib melakukan pengawasan terkait pelaksanaan izin pemanfaatkan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan.

Pengawasan mulai dari kesesuaian lokasi dengan rencana tata ruang wilayah, rencana donasi wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil, kesesuaian jenis kegiatan rencana bisnis, kesesuaian aspek ekologi dan aspek ekonomi.

Bila ditemukan ketidaksesuaian, maka pemerintah bisa memberikan sanksi kepada investor mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin hingga pencabutan izin.

Aturan ini sudah berlaku sejak diundangkan pada 14 Maret 2019 lalu.

Baca juga: Menakar Untung Rugi Modal Asing di Unicorn RI



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X