Ibu Kota Pindah, Milenial Makin Sulit Punya Rumah?

Kompas.com - 11/09/2019, 17:35 WIB
Desain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR. dok BBC IndonesiaDesain pusat ibu kota baru sebagaimana dirancang Kementerian PUPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pemerintah terlalu percaya diri dalam memutuskan rencana pemindahan Ibu Kota

Menurutnya, rencana pemindahan Ibu Kota justru bukan menjadi solusi permasalahan yang ada di Jakarta, melainkan dapat menjadi masalah baru.

Bhima menyoroti salah satu persoalan yang jadi masalah yaitu harga tanah yang sontak melonjak.

Pasalnya, bagi generasi milenial mahalnya harga tanah tentu akan menghambat keinginan mereka yang ada di Ibu Kota baru atau yang akan pindah ke Ibu Kota Baru untuk memiliki rumah.

"Saya mau bilang nanti kalau milenial beli tanah di Ibu Kota baru enggak akan kebeli. Sekarang saja sekitar 15 persen milenial masih tinggal sama orangtua. Karena tidak kuat menyewa," ujar Bhima dalam sebuah diskusi di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Luhut: Kalau Pemindahan Ibu Kota Masih Pro-Kontra, ke Surga Aja...

Menurut Bhima, hal tersebut dikarenakan generasi milenial memiliki keunikan tersendiri. Generasi tersebut dinilai cenderung lebih konsumtif terutama dalam hal yang berkaitan dengan pola konsumsi dan gaya hidup. 

Lebih lanjut Bhima mencontohkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) misalnya yang nantinya akan ikut pindah ke Ibu Kota baru akan sangat kesulitan untuk bisa membeli rumah karena mahalnya lahan di Ibu Kota tersebut.

"Yang kasihan ASN yang di sini sudah keburu nyicil rumah dan tenornya 30 tahun. Tiba-tiba Presiden enak banget nyuruh pindah ke Ibu Kota," kata Bhima.

Baca juga: Tol Pertama di Ibu Kota Baru Ditargetkan Beroperasi Oktober 2019

Oleh karena itu, lanjut Bhima, keputusan pemindahan ibu kota jangan hanya dilihat dari permasalahan yang ada di Jakarta saja. Akan tetapi, pemindahan tersebut dapat membawa dampak yang lebih baik pada pertumbuhan ekonomi minimal 7 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Mengenal Apa Itu APBD, Fungsi, dan Tujuan Pembuatannya

Whats New
Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Apa Itu APBN: Definisi, Fungsi, dan Tujuan Penyusunannya

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

[KURASI KOMPASIANA] Sulitnya Adopsi Kucing | Ketika Kucing Susah Makan | Memberi Kenyamanan untuk Kucing di Rumah

Rilis
Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Peserta Pelatihan Kemenaker Dijanjikan Dapat Modal Usaha dari PNM

Work Smart
Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Kemendag Sebut Harga Tahu dan Tempe Masih Stabil di Maret 2021

Rilis
Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Dongkrak Bisnis Kargo, AP I Gandeng Asosiasi Logistik

Rilis
Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Mulai Berlaku Hari ini, Simak Ketentuan Diskon PPN Rumah

Whats New
Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Curah Hujan Tinggi dan Banjir Jadi Ancaman Produksi Padi di 2021

Whats New
Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Sanksi Pidana Penggunaan Lahan di Kawasan Hutan Diganti Denda Administratif, Ini Respons Asosiasi Sawit

Whats New
Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Sri Mulyani Gelontorkan Rp 7,99 Triliun Untuk Diskon PPnBM Mobil dan PPN Properti

Whats New
Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Petani Sawit: PP Kehutanan Terbaru Bakal Ganggu Produksi Biodiesel

Whats New
Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Rumah Seharga Rp 2 Miliar Hingga Rp 5 Miliar Dapat Diskon PPN 50 Persen

Whats New
OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

OJK Temukan 51 Pinjol Ilegal, Ini Daftarnya

Whats New
Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Pemerintah Lelang SUN Besok, Ini Imbal Hasil yang Ditawarkan

Earn Smart
Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Menkop UKM Dorong Pemberdayaan Tambak Udang Melalui Koperasi dan Kemitraan

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X