BJ Habibie, Pendekatan "Ajaib", dan Krisis Ekonomi 1998

"Gerakan rupiah itu adalah gerakan seperti gerakan di udara, mengalami turbulensi. Sementara struktur ekonomi itu kan keseimbangan. Makanya Pak Habibie selalu sebut kata-kata kesimbangan itu banyak sekali," kata dia.

Baca juga: 2020, BI Proyeksikan Rupiah di Kisaran 13.900 hingga 14.300 Per Dollar AS

"Sebetulnya kalau mau di lihat ekonomi sekarang yang demikan besar triliunan dollar dan globalisasi itu, ekonomi itu pesawat udara, pesawat jet. Makanya Pak Habibie ingin jangan sampai dia crash. Karena kalau crash itu berarti konstruksinya hancur," sambung Umar.

Dengan pendekatan aeronautical itulah Habibie mengambil kebijakan-kebijakan saat menggantikan Soeharto sebagi Presiden RI ke-3 pada 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999.

Hasilnya

Meski umur masa pemerintahnya tak panjang, BJ Habibie dikenal sebagai pionir reformasi di bidang ekonomi.

Umar mengatakan, Habibie memahami betul bahwa masalah ekonomi 1998 tak lagi sebatas ekonomi semata namun sudah menjalar ke krisis kepercayaan atau trust.

Misalnya dalam kasus IMF yang meminta pemerintah menutup 16 bank pada 1 November 1997, termasuk bank yang dimiliki keluarga Presiden Soeharto. Tujuannya, kepercayaan rakyat kepada pemerintah muncul.

Namun pasar menyambut negatif keputusan itu. Masyarakat malah panik dan berbondong-bondong menarik dananya dari bank.

Untuk menghentikan rush, pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) terpaksa mengambil dua langkah. Pertama, menjamin 100 persen semua simpanan di bank. Kedua, menaikkan suku bunga deposito hingga 60 persen.

"Makanya saat IMF mengatakan IMF yang mendikte, Pak Habibie bilang 'Jangan mendikte Anda, saya tahu bahwa kami butuh kredibilitas'. Jadi dia enggak hanya menerima gitu aja. Masalahnya bukan masalah ekonomi lagi, tapi juga emosional," ucap Umar.

Baca juga: Merusak Rupiah karena Dijadikan Mahar, Bisa Kena Denda Rp 1 Miliar

Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintahan Habibie memiliki basis untuk mengembalikan kepercayaan kepada ekonomi nasional.

Ekonomi Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono saat berbincang dengan Kompas.com sempat mengungkapan beberapa kebijakan massa pemerintahan BJ Habibie.

Pada 21 Agustus 1998, pemerintah mengeluarkan paket restrukturasi perbankan untuk membangun kembali perbankan yang sehat. Lewat kebijakan ini beberapa bank di-merger untuk menjadi bank baru yang kuat dari sisi pendanaan, salah satu hasilnya adalah Bank Mandiri.

Pemerintahan Habibie juga mengambil keputusan besar untuk memisahkan Bank Indonesia (BI) dari pemerintah. Dengan pemisahan itu, BI menjelma menjadi lembaga independen dan mendapatkan lagi kepercayaan.

Umar mengatakan, kebijakan Habibie memisahkan BI dari pemerintah sangat sederhana yakni agar BI tidak lagi diperintah atau ditekan oleh penguasa seperti massa Orde Baru.

Selain itu masuknya investor asing dan mulai pulihnya kepercayaan berimbas kepada penguatan nilai tukar rupiah.

Meski sempat ada di jurang Rp 16.800 per dollar AS, nilai tukar rupiah secara perlahan merangkak naik hingga mampu menguat di angka Rp 6.500 per dollar AS di era Habibie.

Kondisi pertumbuhan ekonomi membaik menjadi 0,79 persen pada 1999, naik dari 1998 yang sempat -13,13 persen.

Begitu pun dengan tingkat kemiskinan jadi 23,4 persen pada 1999, menurun dari 1998 yang mencapai 24,2 persen. Ketimpangan atau gini ratio pada 1998-1999 sebesar 0,3.

Baca juga: Pesawat Rancangan BJ Habibie R80 Siap Diproduksi Massal di 2024