BJ Habibie, Pendekatan "Ajaib", dan Krisis Ekonomi 1998

Kompas.com - 11/09/2019, 20:31 WIB
BJ Habibie DOK. KEMENRISTEKDIKTIBJ Habibie

Habibie tak melihat kondisi ekonomi dan rupiah dari sisi statik ekonomi. Namun melihat dari sisi yang dinamik aeronautika.

Pesawat terbang bisa stall dan jatuh bebas akibat kecepatannya berada di bawah kecepatan minimum. Terangkatnya moncong pesawat disebabkan gaya gravitasi bumi.

Hal yang paling penting dalam menerbangkan pesawat yakni gaya angkat atau lift dengan gravitasi harus seimbang. Oleh karena itu, agar pesawat tak jatuh maka kondisinya harus seimbang.

Inilah yang dilihat Habibie dari kondisi rupiah 1998. Ibarat pesawat terbang, rupiah saat itu sudah mengalami stall. Oleh karena itu perlu cara agar rupiah bisa stabil lebih dulu.

Keseimbangan menjadi basis. Dalam aeronautika, untuk meningkatkan kecepatan atau menurunkan kecepatan, maka dibutuhkan kesimbangan dengan gravitasi. Inilah yang disebut sebagai aerodinamika.

"Gerakan rupiah itu adalah gerakan seperti gerakan di udara, mengalami turbulensi. Sementara struktur ekonomi itu kan keseimbangan. Makanya Pak Habibie selalu sebut kata-kata kesimbangan itu banyak sekali," kata dia.

Baca juga: 2020, BI Proyeksikan Rupiah di Kisaran 13.900 hingga 14.300 Per Dollar AS

"Sebetulnya kalau mau di lihat ekonomi sekarang yang demikan besar triliunan dollar dan globalisasi itu, ekonomi itu pesawat udara, pesawat jet. Makanya Pak Habibie ingin jangan sampai dia crash. Karena kalau crash itu berarti konstruksinya hancur," sambung Umar.

Dengan pendekatan aeronautical itulah Habibie mengambil kebijakan-kebijakan saat menggantikan Soeharto sebagi Presiden RI ke-3 pada 21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999.

Hasilnya

Meski umur masa pemerintahnya tak panjang, BJ Habibie dikenal sebagai pionir reformasi di bidang ekonomi.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X