Iuran BPJS Kesehatan Naik, Asosiasi Klinik Cemas Muncul Masalah Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Klinik Indonesia (Asklin) mengaku khawatir muncul masalah besar saat pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

Sekjen Asklin Rizal mengatakan, kenaikan iuran bisa membuat banyak peserta BPJS Kesehatan tidak mampu membayar uang iuran. Akhirnya semua turun ke kelas 3 yang ditanggung pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Akan banyak peserta yang tidak akan membayar. Itu harus kita pikirkan. Terutama kelas 3, karena naik mereka enggak mau bayar toh dilayani juga nanti di kelas 3 juga tapi PBI," ujarnya di Kantor Ombudsman, Kamis (13/9/2019).

"Ini harus kita pikirkan, akan terjadi masalah besar lagi BPJS Kesehatan. Kami sih kasihan sama BPJS Kesehatan," sambung dia.

Asklin lebih setuju bila pemerintah menaikan cukai rokok dan alkohol sehingga hasilnya nanti bisa digunakan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Baca juga: Jeritan Rumah Sakit hingga Klinik untuk BPJS Kesehatan

Ia yakin masyarakat akan berpikir berkali-kali lipat bila harga rokok atau alkohol naik. Hal ini diyakini bisa membuat masyarakat lebih sehat karena konsumsi rokok dan alkohol bisa turun.

Namum bila pemerintah tetap menilai iuran BPJS Kesehatan harus naik, Asklin meminta agar dampaknya perlu dipikirkan. Jangan sampai, akibat banyak peserta mandiri tak mampu bayar, beban justru ditanggung pemerintah lagi.

"Kalau mau dinaikin, kami klinik setuju untuk kelas 1 dan 2 karena kelas 1 dan 2 kebanyakan orang mampu dan bekerja. Kelas 3 itu umumnya yang tidak bekerja dan tidak mampu," kata dia.