Kemendag Bakal Sosialisasikan Perizinan Baru untuk Franchise Bulan Ini

Kompas.com - 13/09/2019, 14:42 WIB
Ilustrasi franchise, waralaba Dok. HaloMoney.co.idIlustrasi franchise, waralaba

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah fokus menyederhanakan regulasi perizinan yang mempersulit masuknya investasi dari dalam maupun luar negeri, tak terkecuali Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Belakangan, Kemendag diketahui tengah menyederhanakan regulasi soal izin usaha franchise. Bahkan saat ini, regulasi tersebut sudah mencapai final dan dalam tahap harmonisasi antara Kementerian dan Lembaga (K/L).

Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga kemendag, Karyanto Suprih mengatakan, regulasi itu rencananya akan disosialisasikan bulan ini atau paling lambat tahun ini.

"Sudah final sebetulnya, hanya tinggal harmonisasi dengan institusi. Saya kira tahun ini bisa, ya. Bulan ini bahkan," kata Karyanto Suprih di JCC Senayan, Jakarta, Jumat, (13/9/2019).

Karyanto menyatakan, upaya ini dia lakukan untuk mendukung pertumbuhan franchise di Indonesia, salah satunya dengan perizinan yang semakin disederhanakan.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI pada seluruh jajaran kementerian untuk membuat pengaturan yang sederhana, simpel, dan tidak berbelit-belit.

"Jika ada perizinan di Kemendag yang perlu kita ubah, ya kita ubah," jelas Karyanto.

Karyanto mengatakan, penyederhanaan regulasi untuk usaha waralaba mesti segera dilaksanakan untuk menumbuhkan konsumsi dalam negeri. Pasalnya, bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami perlambatan mencapai 2,6 persen sehingga kinerja perdagangan akan semakin berat.

Selain itu, secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia dari Januari-Juli 2019 masih mengalami defisit sebesar 1,9 miliar dollar AS karena besarnya defisit pada neraca perdagangan migas sebesar 4,9 miliar dollar AS.

Dari gambaran tersebut, Karyanto menilai ekspor yang biasanya menjadi penopang pertumbuhan bakal cukup berat untuk menjadi andalan. Andalan lainnya yang bisa menopang pertumbuhan adalah konsumsi dalam negeri.

Adapun soal penyederhanaan perizinan franchise, Karyanto masih belum bisa memberikan gambaran detil poin-poin yang diubah. Sebab, hal tersebut masih dalam pembahasan dan harmonisasi dengan K/L.

"Tapi salah satunya dulu kan kita bahas yang punya usaha waralaba dibatasi jumlahnya. Tapi karena inginnya terbuka untuk umum, mungkin poin ini akan dikaji ulang," jelas dia.

Selain itu, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) dan Kadin untuk memberikan masukan terkait hambatan bisnis, meski nantinya regulasi tersebut tidak bisa menyenangkan semua orang.

"Tentu saja ini belum sempurna karena regulasi yang keluarkan memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi komitmen dari pemerintah, kami akan membuat regulasi yang pro-bisnis dan tidak ada lagi hambatan-hambatan yang merugikan," pungkasnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 4 secara Offline

Whats New
Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Patra Jasa Terapkan Protokol Kesehatan di Unit Bisnis dan Wilayah Operasional

Whats New
Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Sambut HUT RI, Pemerintah Beri Cashback Belanja Online hingga Rp 750.000

Spend Smart
Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Kemenparekraf Perkirakan Jumlah Wisatawan Tahun Ini Maksimal 4 Juta Orang

Whats New
Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Aturan Resmi Terbit, Gaji Ke-13 PNS Segera Cair

Whats New
Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Rencana Penggabungan BUMN Penerbangan dan Pariwisata Dinilai Akan Merugikan Maskapai

Whats New
7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

7 Istilah Pasar Saham Paling Dasar yang Perlu Diketahui (3)

Spend Smart
Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Pemerintah Targetkan Bisa Vaksinasi Covid-19 ke 40 Juta Penduduk di Awal 2021

Whats New
Ada Pandemi Covid-19,  JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Ada Pandemi Covid-19, JD.ID Catat Kenaikan Transaksi hampir 50 Persen

Whats New
Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Tangkal Kampanye Negatif Sawit, Pemerintah Akan Bentuk Tim Khusus

Whats New
Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Sejak Kampanye Bangga Buatan Indonesia Digulirkan, 1,1 Juta UMKM Sudah Go Digital

Whats New
Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Janji Pemerintah: 2,1 Juta Korban PHK Diprioritaskan Jadi Peserta Kartu Prakerja

Work Smart
Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Jokowi Pertanyakan RI Punya 30 Bandara Internasional, Ini Respons Kemenhub

Whats New
Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Disinggung Jokowi, Ini Kerugian Banyaknya Bandara Internasional di Indonesia

Whats New
Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Banyak Kasus Pencurian Data, Ini Komentar JD.ID

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X