Kemendag Bakal Sosialisasikan Perizinan Baru untuk Franchise Bulan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah fokus menyederhanakan regulasi perizinan yang mempersulit masuknya investasi dari dalam maupun luar negeri, tak terkecuali Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Belakangan, Kemendag diketahui tengah menyederhanakan regulasi soal izin usaha franchise. Bahkan saat ini, regulasi tersebut sudah mencapai final dan dalam tahap harmonisasi antara Kementerian dan Lembaga (K/L).

Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga kemendag, Karyanto Suprih mengatakan, regulasi itu rencananya akan disosialisasikan bulan ini atau paling lambat tahun ini.

"Sudah final sebetulnya, hanya tinggal harmonisasi dengan institusi. Saya kira tahun ini bisa, ya. Bulan ini bahkan," kata Karyanto Suprih di JCC Senayan, Jakarta, Jumat, (13/9/2019).

Karyanto menyatakan, upaya ini dia lakukan untuk mendukung pertumbuhan franchise di Indonesia, salah satunya dengan perizinan yang semakin disederhanakan.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI pada seluruh jajaran kementerian untuk membuat pengaturan yang sederhana, simpel, dan tidak berbelit-belit.

"Jika ada perizinan di Kemendag yang perlu kita ubah, ya kita ubah," jelas Karyanto.

Karyanto mengatakan, penyederhanaan regulasi untuk usaha waralaba mesti segera dilaksanakan untuk menumbuhkan konsumsi dalam negeri. Pasalnya, bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami perlambatan mencapai 2,6 persen sehingga kinerja perdagangan akan semakin berat.

Selain itu, secara kumulatif neraca perdagangan Indonesia dari Januari-Juli 2019 masih mengalami defisit sebesar 1,9 miliar dollar AS karena besarnya defisit pada neraca perdagangan migas sebesar 4,9 miliar dollar AS.

Dari gambaran tersebut, Karyanto menilai ekspor yang biasanya menjadi penopang pertumbuhan bakal cukup berat untuk menjadi andalan. Andalan lainnya yang bisa menopang pertumbuhan adalah konsumsi dalam negeri.

Adapun soal penyederhanaan perizinan franchise, Karyanto masih belum bisa memberikan gambaran detil poin-poin yang diubah. Sebab, hal tersebut masih dalam pembahasan dan harmonisasi dengan K/L.

"Tapi salah satunya dulu kan kita bahas yang punya usaha waralaba dibatasi jumlahnya. Tapi karena inginnya terbuka untuk umum, mungkin poin ini akan dikaji ulang," jelas dia.

Selain itu, pihaknya bakal terus berkoordinasi dengan Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) dan Kadin untuk memberikan masukan terkait hambatan bisnis, meski nantinya regulasi tersebut tidak bisa menyenangkan semua orang.

"Tentu saja ini belum sempurna karena regulasi yang keluarkan memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi komitmen dari pemerintah, kami akan membuat regulasi yang pro-bisnis dan tidak ada lagi hambatan-hambatan yang merugikan," pungkasnya.