Ini Rekomendasi KEIN dan Perguruan Tinggi untuk Jokowi-Ma'ruf

3. Mendukung Penguatan Koperasi serta UMKM

Pemerintah harus mendukung pengembang koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, sebagai bentuk keberpihakan. Komitmen ini harus disosialisasikan dalam bentul dalam bentuk penyebarluasan pendidikan koperasi pada semua lenlang pendidikan agar terjadi internalisasl sejak usia dini.

Pada saat bersamaan, upaya pengembangan koperasi juga perlu ditingkatkanHal itu dilakukan melalui peningkatan kapasntas. Jangkauan dan inovasi koperasi.

Dalam rangka pencapaian maksud tersebut, Pemerintah harus melahirkan "Arsitektur Koperasi Indonesia" sebagai panduan pengembangan ke depan. Melalui keluaran atas perencanaan yang terstruktur tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga di tingkat pelosok negeri.

Untuk meningkatkan UMKM, pemerintah harus mendorong terciptanya kemitraan usaha di lingkungan kelompok usaha tersebut. Peningkatan lain yang harus didukung adalah kapasitas usaha dan akses pembiayaan serta penciptaan peluang usaha. Bersamaan dengan itu, peningkatan penciptaan peluang usaha dan startup juga harus didukung, begitu pun dengan nilai tambah usaha sosial.

4. Mendorong Wawasan Kebangsaan Bagi Penyelenggara Usaha Negara

Pemerintah harus mengembangkan prinsip “National Interest” bagi penyelenggara utama dalam kegiatan usaha negara melalui Badan Usaha Usaha Negara (BUMN). Dengan demikian, BUMN dapat menjadi aktor penting yang terlibat dalam pengembangan UMKM dan Koperasi.

Melalui kebijakan tersebut akan tercipta ekosistem yang sehat dan berkesinambungan dalam dunia usaha, sehingga ikut memperkuat kemandirian dan daya tahan ekonomi. Karena itulah, penerapan prinsip berpihak pada kepentingan nasional harus melekat dalam diri para pengelola BUMN sebagai badan usaha yang memiliki fungsi sosial.

5. Penguatan Keadilan dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan prinsip keadilan, pemerintah harus melakukan: redistribusi lahan produktif untuk meningkatkan produktivitas petani; menjamin hak semua pelaku ekonomi atas akses sumber daya; peningkatan kapasitas dan kualitas petani, pekebun, nelayan dan pelaku usaha lain; ketersediaan kesempatan kerja layak bagi setiap orang.

Terkait dengan upaya meningkatkan ketahanfm ekonomi, pemerintah harus mengembangkap kebijakan ketahanan ekonomi makro melalm Pengelolaan keuangan negara yang lebih hati-hati (prudent), sehingga tidak menjadi kendala bagi program pembangunan. Hal ini akan sangat mendukung penguatan ekonomi nasional, baik secara domestik maupun global.

Sumber daya di bidang flskal maupun kebijakan di bidang ekonomi harus mampu mendukung dunia usaha yang menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Dengan berdayanya masyarakat akibat terciptanya lapangan kerja yang luas tersebut, ketahanan ekonomi akan ikut terjaga.

Pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi juga perlu diperkuat dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi. Termasuk juga, mendukung penguatan kewirausahaan serta UMKM; peningkatan nilai tambah dalam produksi serta ekspor; Mendorong pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); mendukung investasi di sektor riil dan industrialisasi, sehingga tercipta lapangan kerja yang memadai.

Sedangkan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan. pilar-pilar Sustainable Development Goals (SDGs) terkait dengan masalah ekonomi perlu dijadikan acuan, antara lain terciptanya: pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; industri, inovasi dan infrastruktur; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; kemitraan untuk menapai tujuan.