Ini Rekomendasi KEIN dan Perguruan Tinggi untuk Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Ekonomi dan Industri Indonesia (KEIN) dan sejumlah perguruan tinggi menyodorkan lima rekomendasi di bidang ekonomi untuk pemerintahan baru, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

Rekomendasi ini untuk penguatan perekonomian Indonesia dengan memperhatikan dan mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa berkembang. Sehingga dampak lebih besar pada perekonomian dalam negeri.

"KEIN telah melaksanakan perumusan inisiatif bersama sejumlah perguruan tinggi di Indonesia untuk melahirkan rekomendasi. Dengan harapan, rekomendasi yang diberikan dapat dijakankan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah an periode 2019-2024 demi tujuan yang telah dicita-citakan," kata Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta di Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Arif menuturkan, Jowi dan Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah menetapkan visi dan misi dalam membangun Indonesia selama lima tahun ke depan. Rekomendasi itu, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi program dan kebijakan pemerintah, termasuk di bidang ekonomi.

Baca juga: Siapkah Pemerintahan Jokowi Merealisasikan Kartu Pra Kerja di 2020?

"Dalam mewujudkan pembangunan ekonomi, Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah memiliki pedoman yang tegas: Memantapkan penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila," ujarnya.

Menurut dia, pada penerapan rekomendasi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, pemerintah harus memasukkan rekomendasi KEIN dan perguruan tinggi menjadi bagian integral dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Dengan demikian, prinsip-prinsip dalam rekomendasi telah otomatis mengikat dan diharapkan menjadi prioritas nasional.

"Melalui penerapan seluruh rekomendasi ini, cita-cita pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen sangat mungkin tercapai. Selain itu, persoalan yang yang masih menjadi ganjalan kinerja perekonomian saat ini, yaitu neraca pembayaran yang masih defisit, sangat mungkin membaik seiring dengan pergerakan positif kinerja neraca perdagangan akibat pelaksanaan rekomendasi," sebutnya.

Baca juga: Ini Saran Pengusaha untuk Pemerintahan Jokowi Lima Tahun ke Depan

Berikut ini rekomendasi lengkap KEIN dan sejumlah perguruan tinggi di Independen tentang kebijakan ekonomi:

1. Mempersempit Ketimpangan dalam Kepemilikan Aset

Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah harus mengembangkan pola kemitraan antara yang besar dengan yang kecil dan antara dunia usaha dengan individu (rumah tangga) agar tercipta ekses kesejahteraan secara berkesinambungan.

Selain itu, penerapan prinsip tersebut akan menciptakan ekosistem dunia usaha dan kesejahteraan yang berkesinambungan. Kondisi ini akan melahirkan masyarakat yang berdaya dan tenteram secara ekonomi maupun sosial.

2. Mendorong Wawasan Pembangunan yang Memprioritaskan Penguatan Domestik

Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah harus mengembangkan model pembangunan ekonomi berbasis kekuatan lokal seperti di bidang produksi, sehingga sumber daya lokal berkembang bahkan mampu merespons peluang di dunia global. Hal ini juga diharapkan mampu menciptakan daya tahan perekonomian yang lebih baik, karena memaksimalkan sumber daya domestik.

Komitmen ini harus didukung melalui kebijakan pembangunan berbasis sumber daya wilayah secara spasial, mengingat pemerintah juga telah memberikan dukungan melalui pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, pemerataan antarwilayah akan terjadi secara natural.

3. Mendukung Penguatan Koperasi serta UMKM

Pemerintah harus mendukung pengembang koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional, sebagai bentuk keberpihakan. Komitmen ini harus disosialisasikan dalam bentul dalam bentuk penyebarluasan pendidikan koperasi pada semua lenlang pendidikan agar terjadi internalisasl sejak usia dini.

Pada saat bersamaan, upaya pengembangan koperasi juga perlu ditingkatkanHal itu dilakukan melalui peningkatan kapasntas. Jangkauan dan inovasi koperasi.

Dalam rangka pencapaian maksud tersebut, Pemerintah harus melahirkan "Arsitektur Koperasi Indonesia" sebagai panduan pengembangan ke depan. Melalui keluaran atas perencanaan yang terstruktur tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga di tingkat pelosok negeri.

Untuk meningkatkan UMKM, pemerintah harus mendorong terciptanya kemitraan usaha di lingkungan kelompok usaha tersebut. Peningkatan lain yang harus didukung adalah kapasitas usaha dan akses pembiayaan serta penciptaan peluang usaha. Bersamaan dengan itu, peningkatan penciptaan peluang usaha dan startup juga harus didukung, begitu pun dengan nilai tambah usaha sosial.

4. Mendorong Wawasan Kebangsaan Bagi Penyelenggara Usaha Negara

Pemerintah harus mengembangkan prinsip “National Interest” bagi penyelenggara utama dalam kegiatan usaha negara melalui Badan Usaha Usaha Negara (BUMN). Dengan demikian, BUMN dapat menjadi aktor penting yang terlibat dalam pengembangan UMKM dan Koperasi.

Melalui kebijakan tersebut akan tercipta ekosistem yang sehat dan berkesinambungan dalam dunia usaha, sehingga ikut memperkuat kemandirian dan daya tahan ekonomi. Karena itulah, penerapan prinsip berpihak pada kepentingan nasional harus melekat dalam diri para pengelola BUMN sebagai badan usaha yang memiliki fungsi sosial.

5. Penguatan Keadilan dan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan prinsip keadilan, pemerintah harus melakukan: redistribusi lahan produktif untuk meningkatkan produktivitas petani; menjamin hak semua pelaku ekonomi atas akses sumber daya; peningkatan kapasitas dan kualitas petani, pekebun, nelayan dan pelaku usaha lain; ketersediaan kesempatan kerja layak bagi setiap orang.

Terkait dengan upaya meningkatkan ketahanfm ekonomi, pemerintah harus mengembangkap kebijakan ketahanan ekonomi makro melalm Pengelolaan keuangan negara yang lebih hati-hati (prudent), sehingga tidak menjadi kendala bagi program pembangunan. Hal ini akan sangat mendukung penguatan ekonomi nasional, baik secara domestik maupun global.

Sumber daya di bidang flskal maupun kebijakan di bidang ekonomi harus mampu mendukung dunia usaha yang menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Dengan berdayanya masyarakat akibat terciptanya lapangan kerja yang luas tersebut, ketahanan ekonomi akan ikut terjaga.

Pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi juga perlu diperkuat dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi. Termasuk juga, mendukung penguatan kewirausahaan serta UMKM; peningkatan nilai tambah dalam produksi serta ekspor; Mendorong pemanfaatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN); mendukung investasi di sektor riil dan industrialisasi, sehingga tercipta lapangan kerja yang memadai.

Sedangkan untuk mewujudkan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan. pilar-pilar Sustainable Development Goals (SDGs) terkait dengan masalah ekonomi perlu dijadikan acuan, antara lain terciptanya: pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; industri, inovasi dan infrastruktur; konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; kemitraan untuk menapai tujuan.