Pemerintah Cari Utangan Lagi Pekan Depan, Ini Besarannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan kembali melakukan lelang surat utang untuk mendapatkan dana dalam rangka menambal anggaran di APBN 2019 pada pekan depan.

Lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk kembali dipilih Kementerian Keuangan dengan target indikatif sebesar Rp 7 triliun.

"Untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2019," seperti dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Baca juga: Semester I 2019, Pemerintah Tarik Utang Rp 241,2 Triliun Lewat SBN

Seperti sebelumnya, lelang sukuk terdiri dari 6 seri surat utang yang meliputi Surat Perbendaharaan Negara - Syariah (SPN-S) dan Project Based Sukuk (PSB).

Waktu jatuh tempo mulai dari 4 Maret 2020 hingga yang paling lama yakni 15 Juli 2043. Adapun imbalannya mulai dari 6,5 persen hingga 8,62 persen.

Lelang SBSN akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Baca juga: Mengapa Asing Bisa Genggam Surat Utang RI Senilai Rp 991 Triliun

Semua pihak, baik investor individu maupun institusi, dapat menyampaikan penawaran pembelian dalam lelang.

Namun dalam pelaksanaannya, penyampaian penawaran pembelian harus melalui Peserta Lelang yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.

SBSN seri SPN-S akan diterbitkan menggunakan akad Ijarah Sale and Lease Back dengan mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 72/DSN-MUI/VI/2008.

Sedangkan SBSN seri PBS menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased dengan mendasarkan pada fatwa DSN-MUI nomor 76/DSN-MUI/VI/2010.

Akad Ijarah Asset to be Leased adalah akad yang obyek ijarahnya sudah ditentukan dan sebagian obyek tersebut sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan obyek dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik 10,1 Persen