Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Cara Pemerintah Tingkatkan Daya Saing Nasional Lewat GNP2DS

Kompas.com - 14/09/2019, 11:03 WIB
Anissa DW,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Tim Kelompok Kerja (Pokja) Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) Boomer Pasaribu menjelaskan, kebijakan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) merupakan upaya pengembangan jejaring kelembagaan terstruktur dari tingkat penggerakan, pembinaan, dan pelaksanaan.

Menurut Boomer, kebijakan tersebut merupakan usaha bersama seluruh komponen bangsa di sektor pemerintah, dunia usaha, masyarakat, lembaga pendidikan dan pelatihan, serta profesi.

Menurutnya, terdapat tiga strategi pelaksanaan GNP2DS. Pertama, peningkatan kesadaran, pemahaman dan komitmen para pemangkut kepentingan akan pentingnya peningkatan produktivitas dan daya saing nasional.

Kedua, peningkatan kapabilitas dalam perancangan dan pelaksanaan program peningkatan produktvitas dan daya saing nasional.

Baca juga: Perkuat Daya Saing SDM, Kemnaker Resmikan 4 BLK Baru

"Ketiga, pengukuran, pemeliharaan dan pelembagaan keberhasilan, serta pengembangan program peningkatan produktivitas dan daya saing nasional," ujar Boomer seperti dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/9/2019).

Nota kesepahaman

Agar GNP2DS bisa segera terlaksana, para Kementerian/Lembaga (K/L) pun menandatangani nota kesepahaman Modeling GNP2DS dengan LPN. Tujuannya untuk mendukung percepatan GNP2DS dan menjadi role model bagi seluruh K/L.

Sebanyak enam dari 17 K/L telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman, pada Kamis (12/9/2019).

Enam K/L tersebut, yakni Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Asosiasi Manajemen Mutu dan Produktivitas Indonesia (AMMI), Universitas Trilogi, dan Universitas Krisnadwipayana.

Bagi K/L yang telah menandatangani nota kesepahaman tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun mendorong K/L untuk segera membentuk komite/tim penggerak GNP2DS.

Baca juga: Kemnaker: Tingkatkan Daya Saing Pekerja Migran agar Tak Tertinggal

"Langkah berikutnya yakni monitoring dan mentoring perancangan dan pelaksanaan GNP2DS di K/L, " kata Direktur Bina Produktivitas, Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas), Kemnaker Fachrurrozi.

Hal itu dia katakana di sela-sela kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring lembaga produktivitas melalui penerapan modeling GNP2DS di Jakarta, Jum'at (13/9/2019).

Lebih lanjut, Boomer Pasaribu menjelaskan, dalam kegiatan pengembangan tersebut, masih diperlukan pembentukan modeling yang nantinya akan dipandu LPN sebagai pelaksana GNP2DS di lingkungan masing-masing, dengan mitra kerjanya atau stakeholders-nya.

Boomer pun menegaskan, setelah enam K/L penandatanganan nota kesepahaman nantinya akan diperluas dengan keserluruhan peserta LPN dalam jangka waktu satu bulan ke depan.

Baca juga: Kemnaker: Buka Akses Lapangan Kerja untuk Difabel

Nantinya, imbuh Boomer, akan ada 17 K/L yang memiliki nota kesepahaman langsung dengan LPN. Setelah itu, masing-masing K/L bisa membentuk tim GNP2DS di lingkungan masing-masing.

"Biasanya kalau ditingkat kementerian, Sekjen akan membuat surat keputusan siapa yang menjadi pelaksana dalam GNP2DS,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (14/9/2019).

Para anggota tim GNP2DS itu, kata Boomer, sesegera mungkin melaporkan dirinya ke institusi masing-masing, untuk merampungkan tiga dokumen.

Pertama, dokumen Instruksi Presiden tentang GNP2DS yang sudah masuk di Sekretariat kabinet. Kedua, tentang revisi Perpres Nomor 50 Tahun 2005, yang masih memerlukan kajian di dalam LPN sebelum diajukan ke Presiden. Dokumen ketiga, tentang perluasan Perpres tentang anugerah pranatariat.

Sebagai informasi, penutupan kegiatan pengembangan dan penguatan jejaring LPN dihadiri oleh mantan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi M. Moedjiman sebagai pembicara dan 60 peserta, yang terdiri dari anggota LPN, tim kerja LPN, dunia usaha, dunia pendidikan, dan organisasi masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com