Kembali Naik, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 5.534 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia menyatakan bahwa utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2019 terkendali dengan struktur yang sehat.

ULN Indonesia pada akhir Juli 2019 tercatat sebesar 395,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.534,2 triliun (kurs Rp 14.000 per dollar AS).

Rinciannya terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 197,5 miliar dollar AS, serta utang swasta (termasuk BUMN) sebesar 197,8 miliar dollar AS.

Angka tersebut tumbuh 10,3 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 9,9 persen (yoy). Pada Juni 2019, ULN Indonesia mencapaai 391,8 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.485,2 triliun.

“Terutama dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN dan penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam Rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS,” demikian bunyi keterangn resmi BI, Senin (16/9/2019).

Baca juga: Pertamina Tagih Utang Rp 791,44 Miliar ke Sriwijaya, Buntut Pencopotan Direksi?

Pertumbuhan ULN yang meningkat tersebut bersumber dari ULN pemerintah dan swasta.

Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah meningkat sejalan dengan persepsi positif investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.

ULN Pemerintah di Juli 2019 tumbuh 9,7 persen (yoy) menjadi 194,5 miliar dollar AS. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan bulan sebelumnya 9,1 persen (yoy).

Peningkatan tersebut didorong oleh arus masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang tetap tinggi di tengah dinamika global yang kurang kondusif. Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap perekonomian domestik, didukung oleh imbal hasil investasi portofolio di aset keuangan domestik yang menarik.

Baca juga: Restrukturisasi Utang Krakatau Steel Diteken Pekan Ini, Ini Skemanya

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (19,0 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (16,0 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (13,9 persen).

“ULN swasta tumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan investasi korporasi di beberapa sektor ekonomi utama,” tulis BI.

Posisi ULN swasta pada akhir Juli 2019 tumbuh 11,5 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,1 persen (yoy). Peningkatan ULN swasta terutama bersumber dari penerbitan obligasi global oleh korporasi bukan lembaga keuangan.

Baca juga: Utang Luar Negeri RI Naik 10,1 Persen

Secara sektoral, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6 persen.

“Struktur ULN Indonesia tetap sehat didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” sambung BI.

Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juli 2019 sebesar 36,2 persen, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang dengan pangsa 87,6 persen dari total ULN. Dengan perkembangan tersebut, meskipun ULN Indonesia mengalami peningkatan, namun struktur ULN Indonesia tetap sehat.

Dalam rangka menjaga struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus meningkatkan koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menyokong pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Baca juga: Sadari Tanda-tanda Utang Anda Sudah Menumpuk