Pembangunan Ibu Kota Baru Bisa Tangkal Risiko Resesi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana pembangunan ibu kota baru yang bakal direalisasi pada tahun 2020 mendatang menimbulkan perdebatan.

Pasalnya, waktu pembangunan ibu kota baru dinilai kurang tepat. Sebab saat ini perekonomian dunia diprediksi bakal mengalami resesi dan tentu saja berdampak pada perlambatan ekonomi di Indonesia. 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, di tengah risiko resesi perekonomian global, pembangunan ibu kota baru justru menjadi kebijakan countercyclical yang bisa menjaga Indonesia dari risiko perlambatan ekonomi.

"Ekonomi dunia diprediksi resesi. Itu akan ada perlambatan signifikan ekomomi dunia termasuk ke Indonesia. Cara menyikapinya adalah dengan contercyclical, itu mencoba menjaga perlambatan itu tidak lambat tapi jadi lebih baik," ujar Bambang di Jakarta, Senin (16/8/2019).

Baca juga: Antisipasi Kebakaran Lahan, Ibu Kota Baru akan Dilengkapi Bendungan Penampung Air

Bambang menjelaskan, dampak jangka pendek dari pembangunan ibu kota adalah meningkatkan potensi investasi riil, terutama di kawasan Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Di kawasan tersebut, investasi riil diperkirakan bakal meningkat hingga 47,7 persen. Sementara di Pulau Kalimantan secara keseluruhan, nilai investasi riil bisa meningkat 34,5 persen.

Adapun di skala nasional, peningkatan investasi riil diperkirakan meningkat 4,7 persen.

"Ini dampak kalau kita membangun pusat pemerintahan baru tersebut. Ini akan meningkatkan perdagangan antar wilayah. Dampaknya persektor, di Kalimantan Timur otomatis akan ada kenaikan investasi di kesehatan, semen dan jasa lainnya. Sektor pertambangan lainnya dan ternak terutama untuk supply pangan juga meningkat," jelas dia.

Baca juga: Bappenas: Risiko Kabut Asap di Ibu Kota yang Baru Paling Rendah

Bambang mengatakan, dalam jangka pendek, pembangunan ibu kota juga mendorong pemerataan dan kesempatan kerja. Di skala nasional, peningkatan kesempatan kerja bisa lebih dari 1 persen.

Dari segi kesenjangan bisa turun hingga 5 persen. Sehingga demikian, dalam jangka pendek, pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Timur bisa mencapai 7,3 persen.

"Menurut Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) setiap Rp 1 triliun pengeluaran perlu 14.000 tenaga kerja, dan ini lebih dari Rp 1 triliun, jadi banyak kesempatan kerja," ujar dia.