BPK: Penyaluran LPG oleh Pertamina Belum Efektif

Kompas.com - 17/09/2019, 15:57 WIB
Pekerja menata tabung gas untuk pengisian tabung gas LPG berukuran 3 Kg di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, Makassar, Sulawesi Selatan. 

Tribun MakassarPekerja menata tabung gas untuk pengisian tabung gas LPG berukuran 3 Kg di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) VII, Makassar, Sulawesi Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG oleh PT Pertamina belum efektif pada 2017 dan semester I-2018.

Demikian hasil audit kinerja BUMN yang tercantum dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Tahun 2019 BPK yang disampaikan kepada DPR, Selasa (17/9/2019).

"Kesimpulan belum sepenuhnya efektif," ujar Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara saat menyampaikan pidato di Ruang Rapat Paripurna DPR.

Ia mengatakan ada beberapa hal yang membuat penerimaan, penyimpanan dan penyaluran LPG oleh PT Pertamina belum efektif.  Antara lain yakni sarana dan fasilitas existing milik PT Pertamina (Persero) belum sepenuhnya memadai untuk meng-cover kapasitas stok LPG nasional dan ketahanan stok LPG nasional harian.

Baca juga : Dua Tahun Berturut-turut Konsumsi LPG 3 Kg Lampaui Kuota APBN

Jumlah sarana dan fasilitas storage LPG, baik di darat maupun floating storage yang merupakan milik PT Pertamina (Persero) hanya dapat meng-cover 52,37 persen dari kapasitas storage LPG nasional.

Sedangkan perhitungan ketahanan stok harian (coverage days) LPG nasional, masih di bawah ketentuan Kementerian ESDM yaitu 11 hari.

Selain itu target persebaran kanal distribusi LPG PSO dan non PSO masih belum terpenuhi. Distribusi LPG PSO di Pulau Jawa, Madura, dan Bali masih terdapat 33 kabupaten/kota di 4 provinsi yang belum memenuhi target 90 persen satu pangkalan per kelurahan.

Di luar Pulau Jawa, Madura, dan Bali masih terdapat 91 kabupaten/kota di 20 provinsi yang belum memenuhi target 100 persen satu pangkalan per kecamatan.

Wilayah yang memiliki demand LPG non PSO juga belum semua didukung kanal distribusi yang memadai. Akibatnya, pemerataan penyediaan dan penyaluran LPG sesuai kebutuhan masyarakat berisiko tidak terpenuhi.

Hal tersebut disebabkan kebijakan pemetaan persebaran lembaga penyalur belum memadai dan PT Pertamina (Persero) belum optimal mendorong terpenuhinya lembaga penyalur dan sub penyalur sesuai target yang ditetapkan.

BPK merekomendasikan direksi PT Pertamina (Persero) antara lain agar merealisasikan percepatan pembangunan sarana dan fasilitas Terminal LPG untuk meng-cover ketahanan stok LPG nasional.

Juga merekomendasikan upaya percepatan penyelesaian atau pembangunan sarana dan fasilitas penampungan LPG di darat serta meningkatkan efektivitas manajemen perkapalan pengangkut LPG untuk menekan tingkat keterlambatan penerimaan dan penyaluran LPG melalui kapal.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X