Indef: Revisi UU KPK Bikin Investor Makin Ogah Investasi di Indonesia

Kompas.com - 19/09/2019, 05:45 WIB
Seniman dan aktivis dari berbagai LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh melakukan aksi tolak revisi undang-undang (UU) KPK di tugu Taman Bustanus Salatin, Kota Banda Aceh, Selasa (17/9/2019). Aksi yang disalurkan melalui berorasi, baca puisi, melukis mural, serta bernyanyi itu digelar sebagai bentuk penolakan revisi UU KPK yang dilakukan DPR dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. KOMPAS.com/RAJA UMARSeniman dan aktivis dari berbagai LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Aceh melakukan aksi tolak revisi undang-undang (UU) KPK di tugu Taman Bustanus Salatin, Kota Banda Aceh, Selasa (17/9/2019). Aksi yang disalurkan melalui berorasi, baca puisi, melukis mural, serta bernyanyi itu digelar sebagai bentuk penolakan revisi UU KPK yang dilakukan DPR dan telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF)  menilai pelemahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) membuat investor semakin takut untuk berinvestasi di Indonesia.

"Selama ini yang menjadi keluhan investor, ketidakpastian regulasi dan berbelitnya perizinan," kata Peneliti Senior Enny Sri Hartati dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Baca juga : Kadin Minta Kepastian Investasi di Pelabuhan Penunjang Tanjung Priok

Dia mengatakan tidak adanya kepastian perizinan tersebut akibat dari banyaknya praktik kongkalingkong yang dilakukan dalam sebuah instansi terkait. Sehingga, prosedur perizinan ditetapkan melalui standar oprasional (SOP) perusahaan pun tidak berjalan dengan baik.

"Di badan eksekutif maupun legislatif hampir semua yang kena OTT (Operasi Tangkap Tangan) KPK itu sebagian besar peyalahgunaan keuangan negara. Beberapa kasus izin impor juga, dari komoditas apa pun, dari garam, bawang, dan lain-lain semua tercium oleh KPK ada praktik korupsi," terang Enny.

Selain itu, banyaknya kasus korupsi di tingkat Kepala Daerah yang terjaring KPK ini juga sudah membuktikan efektifnya sepak terjang KPK tanpa adanya revisi UU.

"Keberadaan penegakan hukum, termasuk KPK sebenarnya memberikan shock therapy yang luar biasa. Karena orang akan berpikir berkali-berkali lipat untuk bermain-main dan melakukan abuse of power, apalagi terhadap keuangan negara," jelas Enny.

Beberapa waktu lalu diketahui ada 33 perusahaan asal Tiongkok yang memutuskan untuk menanamkan investasi di luar negeri dan tak ada satu pun yang memilih Indonesia.

Contoh lainnya, pada 2017 sebanyak 73 perusahaan Jepang melakukan relokasi dan Vietnam menjadi salah satu tujuan utama. Sebanyak 43 perusahaan memilih menanamkan modal Vietnam. Sementara itu, 11 perusahaan ke Thailand, dan Filipina. Hanya 10 perusahaan Jepang menanamkan modal ke Indonesia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X