KILAS

Kementan Minta Pemda Validasi Luas Baku Lahan Pertanian

Kompas.com - 20/09/2019, 08:00 WIB
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy menegaskan pihaknya akan realokasi pupuk bersubsidi bagi daerah yang kekurangan pupuk untuk musim tanam Oktober 2018-Maret 2019. DOK.Humas Kementerian PertanianDirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian (Kementan) Sarwo Edhy menegaskan pihaknya akan realokasi pupuk bersubsidi bagi daerah yang kekurangan pupuk untuk musim tanam Oktober 2018-Maret 2019.


KOMPAS.com
- Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian ( Kementan), Sarwo Edhy, meminta Pemerintah Daerah (Pemda) memvalidasi data luas baku lahan pertanian yang dimiliki.

Hal itu untuk kepentingan alokasi pupuk bersubsidi yang akan diberikan pemerintah.

Dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/9/2019), Sarwo mengatakan, kesalahan data luas baku lahan pertanian ini memang terjadi di sejumlah daerah di hampir semua Provinsi, sehingga mempengaruhi jatah pupuk yang diterima daerah.

“Untuk sementara daerah yang kekurangan pupuk bersubsidi memakai pupuk nonsubsidi sebagai pengganti pupuk subsidi pada musim tanam gadu ini. Sampai proses validasi diselesaikan masing-masing daerah,” ujar Sarwo Edhy.

Baca juga: 6 Strategi Kementan Amankan Produksi Komoditas Pangan Saat Kemarau Panjang

Hal itu disebabkan saat ini Kementan bersama Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tengah memvalidasi lahan sawah yang dinolkan dari peta lahan pertanian.

Akibat dinolkannya data lahan sawah, sejumlah daerah tak lagi mendapat jatah pupuk bersubsidi.

"Data ini yang menjadi acuan Kementan mengalokasikan pupuk bersubsidi. Semua berdasarkan data seluruh PPL dan ditandatangani kepala desa dan camat," katanya.

Relokasi pupuk

Sebenarnya untuk mengatasi masalah tersebut Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP melakukan relokasi pupuk bersubsdi sejak Mei 2019.

Realokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2019 dilakukan dengan SK Dirjen nomor 21.2/KPTS/SR.310/B/05/2019 dan ditandatangani 13 Mei 2019.

Relokasi dilakukan karena Ditjen PSP melihat terjadi peningkatan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sampai dengan bulan April 2019.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X