DP Rumah Ramah Lingkungan Lebih Murah, Apa Saja Ketentuannya?

Kompas.com - 20/09/2019, 12:35 WIB
Ilustrasi KPR www.shutterstock.comIlustrasi KPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) baru saja merilis aturan mengenai pelonggaran rasio Loan to Value ( LTV) penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) perbankan sebesar 5 persen dari yang sudah berlaku saat ini.

Aturan baru tersebut bakal mulai berlaku efektif pada 2 Desember 2019 mendatang.

Adapun untuk rumah yang berwawasan lingkungan atau rumah ramah lingkungan akan mendapat tambahan kelonggaran sebesar 5 persen. Sehingga dengan kelonggaran tersebut, maka uang muka (down payment) untuk KPR ramah lingkungan jadi lebih murah 10 persen. 

Tapi, bagaimana sebenarnya ketentuan rumah yang dianggap berwawasan lingkungan?

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Juda Agung menjelaskan, properti yang masuk dalam kategori berwawasan lingkungan adalah yang memenuhi kriteria bangunan hijau sesuai dengan standar/sertifikasi yang diakui secara nasional atau internasional.

 

Baca juga: BI Longgarkan Ketentuan DP Rumah dan Kendaraan Bermotor, Buat Apa?

Adapun standar yang digunakan diserahkan kepada bank yang bersangkutan.

"Itu kita serahkan ke mereka, serahkan ke bank mau pakai standar yang mana, mereka punya aturan-aturan detail yang kita serahkan ke mereka," ujar Juda ketika memberikan di Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Namun, jika ternyata bangunan atau pemukiman tersebut belum memiliki sertiikasi kawasan hijau, maka penilaian dilakukan per unit bangunan dengan ketentuan sebagai berikut.

  1. Penilaian pemenuhan krieteria bangunan hijau untuk bangunan dengan luas kurang dari 2.500 meter persegi dapat dilakukan self assesement oleh bank dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh lembaga yang diakui.
  2. Penilaian pemenuhan kriteria properti berwawasan lingkungan untuk bangunan engan luas lebih dari atau sama dengan 2.500 meter persegi harus dilakukan melalui sertifikasi bangunan hijau oleh lembagayang diakui.
  3. Untuk bangunan baru dalam suatu kawasan yang dibangun oleh gabungan pengembang, penilaian pemenuhan kriteria properti berwawasan lingkungan harus dilakukan melalui sertiifkasi bangunanhijau oleh lembaga yang diakui dan sertifikasi harus dilakukan oleh pengembang.

Baca juga: BI Bakal Keluarkan Kebijakan soal Relaksasi LTV

Adapun beberapa sertifikat yang bisa menjadi acuan adalah standar yang ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya Peraturan Kementerian PUPR No. 02/PRT/M/2018 Tentang Bangunan Hijau. Selain itu juga standar yang ditetapkan oleh lembaga yang terafiliasi dengan Green Building Council International seperti Greenship (Indonesia), LEED (Amerika Serikat), Green Mark (Singapura), dan Greenstar (Australia).

Selain itu, standar sertifikasi juga bsia menggunakan stanadar yang diakui oleh lembaga internasional dengan reputasi tinggi seperti EDGE.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Tata Cara Lengkap Refund Dana Haji Reguler, Khusus, serta Pelimpahan Porsi

Whats New
Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Luhut Minta Menkes Pelopori Protokol untuk Pelaku Usaha Jelang New Normal

Whats New
IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

IHSG dan Rupiah Hari Ini Diprediksi Bakal Rally

Whats New
Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Jaga Kelangsungan Usaha di Masa Pandemi, Menaker Terbitkan Surat Edaran

Whats New
Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Pemerintah Tambah Subsidi Bunga, Ini Syarat UMKM Bisa Mendapatkan Relaksasi KUR

Whats New
Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Pertama Kalinya dalam 29 Tahun, Australia Mengalami Resesi

Whats New
Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Luhut: Pasca Pandemi, Pemerintah Fokus Hilirisasi Minerba

Whats New
Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Perusahaan Wajib Daftarkan Pekerjanya di Program Tapera Paling Lambat 2027

Whats New
[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

[POPULER MONEY] Luhut Tantang Pengritik Utang Negara | Tagihan Listrik Raffi Ahmad

Whats New
Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Upah Maksimal Rp 8 Juta Berhak Ajukan Pembelian Rumah Melalui Program Tapera

Whats New
New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

New Normal, Maskapai Diminta Tutup Fasilitas Toilet Pesawat Selama Penerbangan

Whats New
Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Tembus Pasar Eropa, Ini Kelebihan Kacang Tanah Lurik Asal NTT

Whats New
Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Holding BUMN Perkebunan Targetkan Produksi 1 Juta Ton Gula

Whats New
Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN,  Untuk Apa?

Pemerintah Alokasikan Rp 52,27 Triliun bagi 12 BUMN, Untuk Apa?

Whats New
Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Tagihan Listrik Rumah Raffi Ahmad Rp 17 Juta Per Bulan, Ini Kata PLN

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X